KUNINGaN (MASS) – Pasca memanggil TAPD Pemda Kabupaten Kuningan, Ketua Komisi 1 Rany Febriani (F-Demokrat) mengutarakan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) soal gagal bayar proyek Pemda di tahun anggaran 2022.
“Alhamdulilllah rapatnya lancar walaupun (cukup) lama. Kita cuman RDP, sebagai mitra komisi 1. Tadi Sekda juga hadir sebagai mitra kerja,” jawab Rany pasca RDP, Jumat (20/1/2023) sore.
Dirinya menyebut, pihaknya bertanya apa penyebabnya, bagaimana solusi dan langkahnya seperti apa yang akan ditempuh eksekutif kedepan.
“Karena persentase PAD yang tidak sesuai. Terlalu jauh pencapaian hanya 60,50 (an) persen. Tahun lalu 89-98 persen,” jelasnya menjabarkan penyebab nunggaknya Pemda pada beberapa proyek.
Baca : https://kuninganmass.com/inspektorat-akan-review-tunggakan-pemda-seka-belum-tentu-94-milyar/
Ditanya sektor apa saja yang meleset jauh dari target pendapatan, Rany menjelaskan sesuai apa yang didengarnya di ruang rapat, mulai dari pertokoan Siliwangi, dan MBLB yang dirasanya memang targetnya terlalu tinggi sejak awal.
Dikatakan, SKPD dan penghasilan lainnya sebenarnya terhitung memenuhi target, entah itu retribusi maupun pajak. Dicontohkan reklame, trayek, dan PBB.
“Pansus? Kalo itu kita gak bahas di Komisi. Itu Fraksi dan Pimpinan, kita tidak tahu akan (dilakukan) atau tidak. (Yang pasti) Kalo ada yang meleset (dari janji penyelesaian) kita akan pertanyakan kembali,” kata Rany.
Namun saat ini, lanjutnya, pihaknya setuju untuk meminta sampai bulan April mendatang untuk jangka terpanjang skema penyelesaian masalah saat ini.
“Perjalannya tentu saja kita awasi,” tegas Rany.
Saat ditanya berapa pastinya yang harus dibayar Pemda, Rany mengiyakan akan direview Inspektorat. Dirinya mengaku bukan cenayang, tidak bisa menprediksi setepat mungkin.
“Apapun hasilnya (semoga) bisa menangangi soal gagal bayar,” tutur Rany. (eki)
Video :
