Gagal Bayar Proyek Pemda, Penegak Hukum Jangan Diam Saja!

KUNINGAN (MASS) – Soal gagal bayar atau tunda bayar, pada beberapa proyek Pemkab Kuningan pada tahun 2022 lalu, disoroti banyak pihak.

Selain tentu dari para pelaksana proyek dan yang terlibat disana, fenomena ini juga disoroti para politisi, termasuk Wasekjend DPC PKB, Ismah Winartono.

Ismah, yang juga dikenal sebagai aktivis muda itu meminta para penegak hukum bergerak mempelajari kasus tersebut. Hal ini, berkaitan dengan keterbukaan dan kepercayaan publik.

“Meminta supaya penegak hukum mempelajari kasus ini, dan informasinya dibukakan ke publik dan harus transparan,” ujarnya, Senin (9/1/2023) siang.

Kejadian ini juga, lanjutnya, menjadi pembelajaran untuk politisi muda dalam melihat bagaimana proses politik di Kabupaten Kuningan saat ini.

“Ternyata banyak kejadian yang harus jadi bahan pembelajaran, karena menurut saya ini bukan kejadian biasa,” sebut Ima.

Apalagi kalau tunggak bayar ini bersumber dari APBD 1, menurutnya sangat tidak logic. Dimana semua pengeluaran itu sudah jelas bentuk kegiatan berikut dengan nomornya.

“Ini bukan hanya persoalan mangkrak bayar, menurut saya ini membuktikan bahwa segala urusan keuangan daerah ini tidak transparan . Mari sama-sama awasi, di kondisi Kuningan yang masih miskin ekstrim ini, sudah waktunya publik ikut serta mengawasi,“ ujarnya tegas. (eki)