KUNINGAN (MASS) – Berdasarkan RAPBD 2023 yang akan ditetapkan Rabu (30/11/2022) ini, tampak nominal angka yang dialokasikan untuk gaji dan tunjangan pimpinan daerah. Angkanya 800 juta setahun untuk dua orang, yakni bupati dan wakil bupati.
Kalau angka tersebut dibagi 12 bulan maka jatuh pada besaran 66 juta. Yang berarti gaji dan tunjangan masing-masing berkisar 30 jutaan.
Lantaran petinggi daerah, dipastikan keduanya harus mengenakan pakaian dinas dan atribut kelengkapan pimpinan daerah. Anggarannya teralokasi 297 juta dalam setahun.
Begitu pula kesehatannya harus terjaga, sehingga perlu rutin medical check up yang dialokasikan sebesar 122 juta.
Dengan tingginya beban kerja dan intensitas “blusukan”, bupati dan wakil bupati juga mendapat alokasi anggaran penyediaan dana penunjang operasional senilai 815 juta dalam setahun.
Kalau ditotalkan, anggaran untuk bupati dan wakil bupati pada item ini mencapai 2 M.
Berikutnya, terdapat pula item anggaran Fasilitasi kerumahtanggaan sekretariat daerah dengan besaran 1 M. Untuk penyediaan kebutuhan rumah tangga bupati senilai 425 juta, penyediaan kebutuhan rumah tangga wabup 318 juta dan penyediaan kebutuhan rumah tangga sekda 281 juta.
Pada tulisan sebelumnya telah disebutkan anggaran pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan yaitu sebesar 1,2 M. Anggaran sebesar itu berasal dari sub item Fasilitasi komunikasi pimpinan.
Sehingga kalau dijumlahkan, alokasi anggaran untuk menunjang kinerja pimpinan daerah mencapai 4,2 M. (deden)
KUNINGAN (MASS) – Jelang pengesahan APBD 2023 yang dikabarkan akan diketuk palu pada Rabu (30/11/2022), para pimpinan DPRD nampak “ngantor” sampai tengah malam. Menggelar...
KUNINGAN (MASS) – Meski sempat mendapat penolakan dari anggota dewan lantaran belum ada kejelasan dari pusat, pembebasan lahan untuk JLTS (jalan lingkar timur selatan)...
KUNINGAN (MASS) – Pada RAPBD 2023, alokasi anggaran untuk Setda (Sekretariat Daerah) direncanakan sebesar Rp51,86 miliar. Hanya saja saat ini masih dalam tahap penggodokan...
KUNINGAN (MASS) – Belakangan ini kerap didengung-dengungkan bahwa Kuningan masuk kategori Miskin Ekstrim. Pemimpin kita “tidak terima” atas “julukan” tersebut. Lembaga sensus dan statistik...
KUNINGAN (MASS) – Pembahasan RAPBD 2023 kini tengah berjalan. Belum lama ini telah dilaksanakan Rapat Paripurna DPRD yang di dalamnya berisi Pandangan Umum (PU)...
KUNINGAN (MASS) – RAPBD 2023 dalam beberapa pekan ini tengah digodok. Paripurnanya sudah dilaksanakan beberapa kali, mulai dari penyampaian nota pengantar bupati, pandangan umum...
