KUNINGAN (MASS) – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kuningan Nuzul Rachdy SE merespon desakan pembentukan Pansus (Panitia Khusus ) untuk persoalan kompensasi penggunaan mata air Cipaniis ke Kota Cirebon, Cipaniis Gate. Desakan tersebut muncul menuntut transparansi kompensasi terhadap Kuningan.
Saat ditanya wartawan, Nuzul mengaku dirinya sudah menugaskan komisi II DPRD Kuningan untuk menindaklanjuti desakan tersebut. Penugasan itu, kata Zul, langkah awal DPRD Kuningan untuk melakukan pendalaman terhadap pengelolaan penggunaan mata air Cipaniis.
“Saya sudah menugaskan komisi II,” kata Zul, pasca menerima demo mahasiswa di halaman Gedung DPRD Kuningan, Kamis (13/11/2026) kemarin sore.
Sebelumnya, desakan soaal pansus digulirkan pengamat kebijakan publik, Ketua F Tekkad Soedjarwo. Ia mendesak Pansus, agar transparansi dana kompensasi yang diterima dibuka secara menyeluruh. Terlebih, kasus tersebut saat ini sudah dilaporkan ke Kejati Kuningan.
Namun menurut Ewo, sapaan akrabnya- persoalan Cipaniis tidak cukup hanya diserahkan kepada proses hukum yang kini telah menjadi perhatian aparat penegak hukum (APH). DPRD, kata Ewo, punya tanggung jawab untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan dan pengelolaan kekayaan daerah. Terlebih, persoalan tersebut menyangkut sumber daya alam dan kepentingan masyarakat luas.
“Ini bukan persoalan kecil. Sudah berlangsung sangat lama, melibatkan dua daerah, menyangkut uang yang tidak sedikit, dan berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. DPRD jangan hanya menjadi penonton. Kalau masyarakat sudah bersuara dan persoalannya sudah masuk ke APH, seharusnya DPRD mengambil langkah konkret dengan membentuk Pansus,” tegas Mang Ewo.
Dengan dibentuknya Pansus, Dewan bisa menelusuri seluruh aspek kerja sama pemanfaatan Mata Air Cipaniis. Mulai dari kewenangan pengelolaan sumber air, legalitas perizinan, volume pengambilan air, kewajiban konservasi, hingga dasar penetapan dana kompensasi. (eki)