KUNINGAN (MASS) – Mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kuningan, rencananya akan menggelar aksi siang sampai sore ini, Kamis (14/3/2022) di depan tugu titik nol (0) Kuningan, sekitar taman kota.
Seruan aksi tersebut, disampaikan langsung ketua HMI Kuningan Toto Sunarto Rabu (13/4/2022) kemarin.
“Meminta pimpinan eksekutif dan legislatif menandatangani tuntutan dan disampaikan ke pemerintah pusat,” ujar Toto soal apa yang akan disuarakan.
Aksi yang mengusung tajuk “Gerakan HMI Bersama Rakyat” itu, menuntut beberapa hal mulai dari menolak kenaikan BBM hingga pemindahan Ibukota Negara.
Gerakan HMI bersama Rakyat, menolak beberapa hal, diantaranya sebagai berikut :
1. Kenaikan harga BBM
2. Kenaikan harga bahan pokok dan menjamin stabilitas pangan
3. Kenaikan ppn 11 %
4. Proyek IKN
5. Penundaan pemilu dan penambahan periode oligarki
6. Kriminalisasi masyarakat sipil dan menjamin kebebasan berpendapat
Aksi di Kuningan ini bukan satu-satunya yang dilakukan HMI. Hal itu, sesuai dengan intruksi dan arahan Badko HMI Jawa Barat kepada seluruh cabang dan komisariat se wilayah Jawa Barat.
IBadko HMI Jabar yang kini dipimpin ketua Firman Nasution dan sekertaris Edgar Dzikri itu, mengintruksikan agar cabang dan komisariat melakukan aksinya di kabupaten dan kota masing-masing.
Tuntutannya, mulai dari seluruh elemen bangsa agar tetap tegal berdiri amanat reformasi dalam hal masa jabatan presiden sesuai UUD 1945.
Lalu meminta kepada pemerintah untuk mengambil langkah cepat terkait kenaikan harga bahan pokok akibat terpuruk covid. Serta Meminta pemerintah fokus penanganan dan pemulihan covid.
HMI juga mendorong pemerintah menstabilkan harga bbm dan menjamin stok bbm jenis pertalite untuk kelas menengah ke bawah. HMI juga meminta pemerintah untuk mencabut pertambahan nilai ppn dari 10% ke 11% apalagi kini di kondisi ekonomi masa pandemi.
Adapun soal proyek pemindahan Ibukota Negara ke Kalimantan, HMI sebenarnya menerima tapi dengan syarat jaminan kaidah lingkungan hidup.
Proyek IKN juga harus menjamin keterlibatan masyarakat lokal. Lalu mendorong pemerintah mendorong untuk menyelesaikan persoalan HAM di Papua.
HMI juga meminta komitment pemerintah dalam penegakan hukum agar dilakukan tanpa pandang bulu. Lalu mengajak stabilitas dan solidaritas anak bangsa.
Terakhir, HMI juga meminta Presiden mengevaluasi kembali jajaran mentri dalam kabinet yang tidak capable menjalankan tugasnya. (eki)
