25.000 Paket Bansos Sampai 1.000 Rutilahu Darimana Duitnya? 10 Program Unggulan Bupati Dipertanyakan

KUNINGAN (MASS) – Fraksi gabungan antara PPP dan Partai Demokrat, Fraksi Persatuan Pembangunan Demokrat DPRD Kabupaten Kuningan, mengkritisi 10 program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Dian Rachmat Yanuar M Si – Tuti Andriani SH MKn, yang tertuang dalam RPJMD tahun 2025-2029.

Dalam PU Fraksi yang ditandatangani Ketua serta Wakil Ketua Ali Akbar dan Reni Parlina itu, Fraksi mempertanyakan sumber dana dari beberapa progam yang dianggap butuh “modal” besar. Dan seperti yang diketahui, keuangan Pemerintah Kabupaten Kuningan sendiri belum baik, masih mengandalkan transfer pusat.

Beberapa program unggulan yang dipertanyakan sumber dananya, ada;ah target bantuan air bersih dan sanitasi ke 100 pesantren, beasiswa santri 5000 orang dan insentif guru ngaji 1000 orang. Kemudian target bantuan sosial 25.000 paket, bursa kerja 10.000 lowongan kerja dan bantuan Rutilahu 1000 paket.

Berikut paparan yang tertuang dalam PU Fraksi Persatuan Pembangunan Demokrat :

Sesuai dengan tema utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kuningan, yaitu: Kuningan MELESAT dengan membawa lima cita (Maju, Empowering, Lestari, Agamis, dan Tangguh).

Dengan MISI :

1. Cita pertama adalah kemajuan ekonomi yang ditandai dengan target lpe diangka 5,91% diakhir periode. Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan akan pacu pertumbuhan pada 5 (lima) sektor utama atau Panca Gatra yaitu pertanian, transportasi pergudangan, perdagangan besar dan eceran, jasa pendidikan dan konstruksi. Target pertumbuhan ini untuk menjawab pengentasan kemiskinan yang masih berada diangka 11,88 % atau setara dengan 144.911 jiwa yang akan kita tekan ke angka 8,26% pada akhir periode RPJMD. Demikian juga pengangguran yang masih berada diangka 7,78% atau setara dengan 44.671 jiwa yang diproyeksikan dapat dikurangi menjadi 7,21%.
2. Cita kedua adalah pemberdayaan masyarakat yang ditandai dengan peningkatan indeks daya saing daerah menuju posisi 3,98 yang ditargetkan berada diatas ratarata provinsi jawa barat. Hal ini untuk mendorong laju investasi yang dapat menjadi basis empowering sehingga kemajuan pembangunan dapat dinikmati secara merata di semua lapisan masyarakat.
3. Cita yang ketiga adalah melaksanakan pembangunan yang ramah lingkungan, dengan capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) berada diangka 72,05 poin, pada akhir periode diproyeksikan berada diatas rata-rata nasional, yaitu 72,41 poin. Prinsip kelestarian ini akan mampu menjaga kelestarian anugrah kekayaan dan keindahan alam yang dimiliki Kabupaten Kuningan.
4. Cita yang keempat yaitu kehidupan masyarakat yang agamis sebagai sendi pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kuningan. Capaian kondisi sosial kemasyarakatan yang harmonis, toleran dan mengacu pada nilai-nilai keluruhan budi pekerti akan terukur melalui indeks ketentraman dan ketertiban umum yang ditargetkan pada angka 79,84 poin.
5. Cita yang kelima adalah sifat tangguh dalam ketahanan daerah yang menjadi indikator pemerataan pembangunan, penjaminan hak-hak masyarakat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Hal tersebut di capai dengan target angka Indeks Pembangunan Manusia (ipm) Kabupaten Kuningan di posisi 72,71poin dan berada di jajaran atas capain regional Ciayumajakuning.

Rapat Paripurna DPRD dan hadirin undangan yang kami hormati,

Melihat sejumlah persoalan-persoalan tersebut, maka Fraksi Persatuan Pembangunan Demokrat menanyakan beberapa persoalan dalam RPJMD :

Advertisement. Scroll to continue reading.

1. Persoalan utama dalam pembangunan di Kabupaten Kuningan adalah angka kemiskinan, pengangguran, dan pemerataan infrastruktur wilayah yang tidak merata serta ramah lingkungan. Tentu hal ini menjadi konsentrasi penting dalam dokumen RPJMD dengan Visi Misi Kabupaten Kuningan 5 tahun ke depan.

Pertanyaannya : Bagaimana strategi Pemerintah Daerah dalam dokumen RPJMD yang mengutamakan penyelesaian persoalan tersebut?

2. Sumberdaya manusia menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Kekuatan pembangunan sektoral untuk mendorong kematangan sumberdaya manusia merupakan dukungan dalam menambah pengetahuan, keterampilan dan daya saing.

Pertanyaannya : Bagaimana pemerintah daerah Kabupaten Kuningan menempatkan sektor sumberdaya manusia untuk bisa punya daya saing dalam menatap perubahan-perubahan sosial dan memperkuat aksesbilitas terhadap pekerjaan ?

3. Pencapaian pembangunan daerah, khususnya di sektor infrastruktur pembangunan wilayah masih banyak ketimpangan. Pertumbuhan ekonomi hanya terpusat pada titik-titik kawasan tertentu saja.

Pertanyaannya : bagaimana strategi Pemerintah Daerah dalam RPJMD untuk mendorong pemerataan infrastruktur daerah?

Rapat Paripurna DPRD dan hadirin undangan yang kami hormati,

Mengenai 10 (sepuluh) Program Unggulan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan :

1. Ngaji Diri – nyaah ka santri, ka guru ngaji dan pesantren mandiri dengan target bantuan air bersih dan sanitasi ke 100 pesantren, beasiswa santri 5000 orang dan insentif guru ngaji 1000 orang.

Pertanyaanya : Seperti kita ketahui bersama permasalahan yang dihadapi keterlambatan pencairan, ketidakjelasan data penerima, dan besaran insentif yang dirasa kurang memadai serta dari mana sumber pendanaan yang akan disediakan, mohon Pemerintah Daerah menjelaskan secara terperinci?

2. Gema Sadulur gerakan bersama ngariksa kaum dhuafa, lanjut usia dan pengangguran dengan target bantuan sosial 25.000 paket, bursa kerja 10.000 lowongan kerja dan bantuan rutilahu 1000 paket yang bersumber dari Pusat dan daerah.

Pertanyaanya : Terkait bantuan sosial 25.000 paket teknis pendataan, bentuk bantuan seperti apa? Dan sumber pendanaanya dari mana? Agar tidak tumpang tindih dengan data penerima manfaat yang sudah ada. Mengenai bantuan rutilahu yang bersumber dari pusat dan daerah, dilapangan masih kami temukan permasalahan bahwa besaran bantuan rutilahu terutama yang bersumber dari daerah yang memang sangat terbatas berakibat tidak bisa menyelesaikan perbaikan rumah seperti yang ditargetkan yang akhirnya menjadi beban penerima bantuan, kiranya Pemerintah Daerah dapat memberikan solusi terkait hal tersebut.

3. Jawara Tani: Jaringan irigasi walatra cai tani mukti dengan target pemeliharaan dan pembangunan 500 unit irigasi, optimalisasi subsidi pupuk ( pusat dan daerah ), insentif petani muda;

Pertanyaanya : Terkait subsidi pupuk permasalahannya adalah penyaluran yang tidak tepat sasaran dan penyelewengan serta harga yang fluktuatif. Untuk itu Pemerintah Daerah harus melakukan perbaikan di berbagai aspek, langkah apa yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan, mohon penjelasannya.

4. Someah Ka Semah : sistem online modern, efisien dan mudah untuk buka investasi ramah lingkungan target 500 investor baru, 10 RDTR wilayah unggulan ;

Fraksi Persatuan Pembangunan Demokrat berpendapat belum selesainya revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Selain itu, masalah aksesibilitas, letak geografis, dan kesiapan tenaga kerja juga menjadi kendala investasi masuk ke Kabupaten Kuningan. Meskipun demikian, Kuningan memiliki potensi investasi di bidang pariwisata dan pertanian, dan bupati memiliki visi untuk menarik investasi hijau yang berfokus pada pangan dan memberdayakan masyarakat.

Tantangan investasi di Kabupaten Kuningan adalah bagaimana pembangunan tetap berjalan akan tetapi harus memperhatikan asasasas konservasi yaitu perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan secara bijaksana, maka kami mendorong Pemerintah Daerah untuk membuat peraturan daerah yang berisi kewajiban terhadap pemohonan pendirian bangunan dengan pembuatan sumur resapan dan lubang biopori dan diberi sanksi denda bagi yang tidak mematuhi regulasi tersebut, hal ini untuk mencegah bencana hidrologi yaitu berupa banjir dan kekeringan.

5. Pertama : pelayanan dasar kesehatan, pendidikan mapan dan paripurna target : RLS 12 tahun, rehab kelas 1.000 unit, PKB 500 unit, perpustakaan 250 unit, prevalensi stunting dibawah 10%;

Fraksi Persatuan Pembangunan Demokrat menekankan perlu adanya pendataan secara menyeluruh dan terperinci serta melakukan verifikasi dan validasi secara objektif. Kemudian mengenai pelayanan kesehatan tidak hanya diutamakan kepada pasien juga harus memperhatikan kesejahteraan tenaga kesehatanterutama yang belum terdaftar sebagai ASN agar bisa melayani secara profesional.

6. Nata Daya : menata alun-alun desa untuk pusat ekonomi dan daya tarik wisata target : 100 alun-alun sentra ekonomi dan wisata desa;

Hal ini sangat penting untuk simbolisasi dan tata ruang di desa atau kelurahan agar mencerminkan desa yang Asri, selain itu penataan alun – alun desa tidak hanya didirikan sebagai monumental saja, melainkan sebagai area wisata agar ada kegiatan perekonomian yang berjalan. Mohon penjelasan mengenai pendanaan program unggulan ini.

7. Tatapan Jati : tanam tanah pekarangan jaga dan tekan inflasi target ; produksi cabe dan bawang 32 kecamatan;

Hal ini sangat penting untuk para petani cabe dan bawang dari itu kami sangat mendukung program ini. Namun harus diperhatikan juga kesiapan wilayah produksi atau lahan pertanian di setiap daerah. Juga yang lebih penting dari itu adalah kemudahan distribusi hasil panen untuk para pertani dan menjaga kestabilan harga pasca panen raya. Bagaimana langkah Pemerintah Daerah untuk menjaga stabilitas ini?

8. Ajeg Timbangan : APBD terjaga, tepat sasaran dan berimbang target : optimalisasi pad, belanja selektif dan sinergi perencanaan Kabupaten, provinsi dan nasional;

Perlu adanya kerja ekstra dari pemerintah daerah Kabupaten Kuningan dalam melakukan inovasi-inovasi untuk menaikan eskalasi pendapatan dan tetap harus mengontrol segala jenis pendapatan daerah, serta menekan nominal pengeluaran atau pembelajaan daerah agar anggaran tetap efektif dan efiseien.

9. Pasar Raya : pemberdayaan sanggar ekraf (ekonomi kreatif) dan usaha rakyat target : sanggar ekraf di 32 Kecamatan dan P-IRT untuk 1.000 UMKM.

Kebutuhan masyarakat adalah hal yang paling substantif untuk keberlangsungan ekonomi daerah. Adanya rencana program ini merupakan sebuah cara yang baik untuk meningkatkan penghasilan masyarakat daerah. Namun, seiring dengan zaman kapitalisasi banyak pedagang kecil atau pelaku UMKM yang terkena imbasnya karena konsumen bisa membeli langsung ke produsen tanpa distributor. Hal inilah, yang membuat pedagang kecil susah untuk menaikan pendapatan mereka.

Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan wajib melakukan regulasi agar toko – toko modern tidak terlalu menjamur. Perhatian dari pemerintah daerah terhadap pelaku usaha ekraf masih minim sekali, maka perlu adanya pelatihan-pelatihan dan bantuan permodalan serta penentuan target pasar agar para pelaku usaha tersebut bisa terus berproduksi dan tentunya berpenghasilan. Langkah strategis apa yang sudah dipersiapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kuningan untuk hal tersebut?

10. Abdi Negara : ASN dan birokrasi daerah modern gerak cepat dan ramah melayani target: nilai RB (Reformasi Birokrasi) baik, nilai sakip baik, WTP.

Perlu disadari bersama bahwa birokrasi memiliki fungsi untuk melayani masyarakat, bukan hanya pandai mengatur tapi juga bisa memberi edukasi baik secara verbal atau behavior sehingga masyarakat bisa menilai kinerja pemerintah yang berintegritas dan berdaulat untuk benar-benar melayani masyarakat. Selain dari itu harus adanya evaluasi kinerja dengan mengadakan uji kompetensi secara periodik ataupun lainnya. Hal ini penting karena selain fungsinya untuk meningkatkan etos kerja, juga untuk terus ”meng-upgrade“ diri agar tidak tertingal oleh perkembangan zaman.

(eki)