KUNINGAN (MASS) – Setelah ditetapkannya 24 partai politik yang lolos pendaftaran di tingkat pusat, parpol harus melewati tahapan verifikasi keanggotaan.
Tahapan itu, dilakukan sampai KPU daerah. Seperti yang tampak di KPU Kuningan. Dimana, verifikasi itu dilakukan sejak tanggal 16 sampai 29 Agustus 2022.
Ketua KPU Kuningan Asep Z Fauzi mengatakan, awalnya ada 43 parpol yang mengaktivasi akun Sipol (Sistem Informasi Partai Politik).
Namun, sampai akhir pendaftaran, hanya 40 parpol yang mendaftar. Dari ke-40 parpol itu, ada 24 yang dinyatakan lolos karena dokumennya lengkap. 16 lainnya tidak lolos.
“Tapi 24 parpol lolos pendaftaran, tidak otomatis jadi peserta pemilu 2024, karena harus mengikuti tahapan lanjutan mulai dari verifikasi administrasi sampai verifikasi faktual,” ujarnya, Kamis (18/8/2022) kemarin.
Dijelaskan, khusus parpol yang pada 2019 lalu memenuhi ambang batas 4% di DPR RI, tinggal verifikasi administrasi saja. Parpol yang belum memenuhi itu, harus tuntas sampai verifikasi faktual.
Dari 24 parpol yang lolos pendaftaran, lanjut Asfa – sapaan akrabnya, hanya ada 21 parpol yang SK kepengurusannya di Kuningan. Karenanya, hanya 21 parpol itulah yang akan masuk tahapan verfikasi di KPU Kuningan.
“Kami sudah lakukan identifikasi di aplikasi SIPOL, parpol mana saja yang punya kepengurusan tingkat Kabupaten Kuningan, termasuk anggotanya. Total ada 30ribuan anggota parpol yang harus diverifikasi,” ucapnya.
Asfa juga menerangkan, hal itu sudah dikoordinasikan ke Bawsalu Kuningan untuk bahan pengawasan.
Sementara, Divisi Teknis KPU Kuningan Maman Sulaeman mengatakan, secara teknis, verifikasi administrasi berpedoma pada Keputusan KPU RI no 260 tahun 2022.
Nantinya, anggota parpol akan diidentifikasi anggitanya satu persatu untuk disinkronkan dengan e-ktp dan kartu anggota parpol yang bersangkutab.
Anggota partai, harus memenuhi beberapa syarat diantaranya, pertama bukan anggota TNI, Polri, penyelenggara pemilu, Kades atau jabatan yang dilarang perundang-undangan.
Kedua, anggota juga harus berusia 17 tahun atau pernah menikah saat pendaftaran. Serta ketiga, NIK harus ditemukan dalam Data Pemilih Berkelanjutan.
“Hasil identifikasi tersebut tidak menutup kemungkinan akan ditemukan berbagai masalah yang menyebabkan status keanggitaan parpol,” ujarnya sembari menyebut beberapa potensi masalah seperti ganda identik, ganda dalam satu parpol atau antar parpol.
Nantinya, apabila ditemukan kejanggalan tersebut, parpol menindaklanjuti hasil verifikasi administrasi tersebut dengan menyampaikan surat pernyataan sebagai anggota parpol. Hal itu sesuai dengan yang tertuang PKPU 4 tahun 2022, dan disampaikan ke KPU melalui Sipol.
Adapun, jika anggota parpol belum bisa dipastikan keanggotaanya karena terdaftar di lebih satu partai, maka lanjut Maman, parpol harus klarifikasi.
Klarifikasi itu, dilakukan oleh parpol dengan menghadirkan langsung anggota tersebut secara langsung, mengisi daftar hadir dan wajib menunjukan KTA serta e-ktp atau KK ke KPU.
“Prosedurnya sudah kami sampaikan kepada LO/narahubung masing-masing parpol dalam kegiatan sosialisasi di tanggal 17 Agustus 2022,” ungkapnya. (eki)
