Connect with us

Hi, what are you looking for?

Kuningan Mass

Netizen Mass

Jangan Sampai Ada Survey Abal-abal, KPU Harus Tegas!

KUNINGAN (MASS) – Menjelang pemilihan umum kepala daerah (pilkada) khususnya di Kabupaten Kuningan, masyarakat disuguhi publikasi banyak jajak pendapat atau survei mengenai tingkat popularitas dan elektabilitas pasangan calon kepala daerah. Masyarakat sebaiknya waspada dan bijak mencermati publikasi survei-survei tersebut.

Sebab, tidak sedikit lembaga survei yang dijadikan legitimasi dukungan bagi kandidat tertentu. Mereka melakukan survei berdasarkan pesanan, sehingga hasil akhirnya pun cenderung memenuhi kehendak sang pemesan, bukan memotret realita riil di masyarakat.

Tak berlebihan bila terlontar pendapat bahwa saat ini sedang berlangsung perang survei abal-abal. Hal itu merujuk pada sejumlah publikasi hasil survei yang diindikasi merupakan pesanan, sehingga hasil akhirnya tak mencerminkan sebuah proses akademik.

Di rezim pemilu langsung saat ini, baik pemilu legislatif, pemilu kepala daerah, hingga pemilu presiden, survei politik telah menjelma menjadi satu bidang profesi baru yang menjanjikan keuntungan materi. Sebab, para kandidat ingin tahu di mana posisi mereka dalam peta persaingan. Hal tersebut bisa diketahui melalui survei, yang jati dirinya merupakan kerja ilmiah dalam memotret data dan fakta.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Namun, dalam perkembangannya, metodologi survei ternyata bisa dimanipulasi sedemikian rupa agar hasil akhirnya bisa sesuai dengan keinginan sang pemesan. Survei telah dibajak oleh oknum intelektual yang bekerja di lembaga-lembaga survei, demi keuntungan materi. Mereka rela menggadaikan independensi akademis, demi memenuhi syahwat politik kalangan parpol dan politisi tertentu. Inilah salah satu dampak negatif dari rezim pemilu langsung. Parpol dan politisi rela menghalalkan segala cara, termasuk menodai kerja ilmiah survei, demi kemenangan politik.

Ironisnya, oknum intelektual yang bekerja di lembaga survei, rela dijadikan kendaraan politik dan alat legitimasi parpol atau politisi tertentu. Hasil survei yang manipulatif tersebut dijadikan alat propaganda dan kampanye, demi tujuan pemenangan pemilu.

Publik atau pemilik suara digiring pada sebuah rekayasa ilmiah. Hasil survei diklaim sebagai sebuah kerja ilmiah berdasarkan fakta riil di lapangan. Padahal, sejak awal hasilnya telah dirumuskan, dan metodologinya dirancang sedemikian rupa, agar mengarah pada hasil yang sebelumnya telah ditentukan.

Lembaga survei semacam itu tidak merekam fakta riil di lapangan, tetapi merekayasa fakta secara sistematis agar hasilnya sesuai pesanan. Di sini telah terjadi proses pembohongan, penyesatan, dan pembodohan publik oleh pengkhianat intelektual, yang rela menjadi alat politik.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Kenyataan seperti ini tentu menjadi bencana akademik. Betapa tidak. Lembaga survei lain yang konsisten menjaga independensi, turut dicurigai dipesan pihak tertentu. Padahal, hasil survei mereka benar-benar bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, dan jauh dari rekayasa. Namun, oleh parpol atau politisi yang merasa dirugikan, menuduh hasil survei itu sebagai pesanan. Masyarakat pun dengan mudah percaya tuduhan itu, karena melihat maraknya survei manipulatif di masa kampanye pilkada saat ini.

Akhirnya masyarakat yang dirugikan, sebab kehilangan hak dan kesempatan untuk melihat peta persaingan menjelang pemilu, berdasarkan fakta riil di lapangan. Kini sulit membedakan, mana survei yang benar-benar ilmiah dan independen, serta mana yang rekayasa dan manipulatif.

Untuk itulah, Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus menaruh perhatian serius pada fenomena survei manipulatif. Harus ada aturan tegas mengenai lembaga survei, terutama menyangkut kode etik dalam mempublikasikan hasil surveinya. Selain mengintevarisasi lembaga survei yang ada, perlu ada aturan bahwa hanya survei yang dilakukan secara independen oleh lembaga survei, yang boleh dipublikasikan.

Lembaga survei tetap diizinkan melakukan penelitian berdasarkan pesanan parpol atau kandidat tertentu, namun hasilnya tidak boleh dipublikasikan, hanya untuk kepentingan internal pemesan. Sebab, jika dipublikasikan, berpotensi menyesatkan publik.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Seiring dengan itu, para pengelola lembaga survei, yang notabene adalah kalangan intelektual, harus menjunjung tinggi kode etik dan konsisten dengan metodologi ilmiah dalam melakukan penelitian. Hasil survei harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Hentikan upaya-upaya pembodohan dan penyesatan publik dalam survei politik.

Penulis : Latif Pratama, Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kuningan

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Advertisement

Berita Terbaru

Advertisement
Advertisement

You May Also Like

Politics

KUNINGAN (MASS) – Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kuningan menggelar aksi protes di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kuningan. Senin, (4/11/2024). Aksi ini...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Koordinator DEEP (Democracy And Electoral Empowerment Partnership) Kuningan, O. Mujahidin mempertanyakan kerja-kerja KPU Kuningan yang dinilai lelet. Pasalnya, masa kampanye sudah...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Survei terbaru yang dirilis oleh Parameter Konsultindo Research and Consulting pada Rabu (9/10/2024) memunculkan fenomena unik dalam peta politik Kabupaten Kuningan....

Politics

KUNINGAN (MASS) – Perhelatan Pilkada memang cukup menarik, dan sekecil apapun isu selalu dijadikan framing dalam kontestasi, dari mulai elektabilitas, popularitas, integritas, buzzer, hingga...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Hasil survey bukan rukun iman. Nampaknya kalimat itulah yang bisa meringkas hal yang diutarakan Yaya, Juru Bicara Paslon Dirahmati Nomor Urut...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Dinamika kontestasi Pilkada di Kuningan tahun 2024 dianggap semakin menarik. Perang strategi hingga urat saraf terus bergulir dengan beragam cara. Baik...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Lembaga survei Parameter Konsultindo yang baru saja merilis hasil survei elektabilitas untuk Pilkada Kuningan, sudah resmi terdaftar di KPU Kabupaten Kuningan....

Politics

KUNINGAN (MASS) – Kalau Pilkada Kabupaten Kuningan dilakukan hari ini, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kuningan nomor urut 2, M Ridho Suganda –...

Netizen Mass

KUNINGAN (MASS) – Dampak psikologis komunikasi politik dari survei calon bupati Kabupaten Kuningan 2024 terhadap pemilih dapat dianalisis dari beberapa aspek, karena survei tersebut...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Direktur Eksekutif Resetindo Barometer, Asep Saepudin angkat bicara perihal beberapa hasil survei yang dilakukan oleh lembaga survei menjelang pilkada di Kabupaten...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Sesama penyelenggara Pilkada, tak boleh ada yang terhubung dalam ikatan pernikahan, suami-istri. Hal itu diamini Komisioner KPU Kabupaten Kuningan, Kadiv Sosialisasi...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Meski sudah masuk masa kampanye, ternyata masih banyak warga Kuningan yang belum mengetahui bahwa kontestan Pilkada, ada 3 pasangan calon. Hal...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Meski saat ini sudah memasuki hari pertama masa kampanye, ternyata ketentuan turunan yang mengaturnya belum juga rampung diselesaikan KPU Kuningan, baru...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Tertinggal di hasil survey Risetindo, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kuningan nomor urut 1, Dian Rachmat – Tuti Andriani, justru...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Calon Bupati Kuningan nomor urut 1, Dian Rachmat Y, menanggapi santai atas hasil survey yang belakangan beredar, dan hasilnya menempatkan Dian...

Politics

KUNINGAN (MASS) – KPU Kabupaten Kuningan resmi membuka pendaftaran calon anggota KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) untuk Pilkada 2024. Anggota KPPS, akan bertugas di...

Politics

KUNINGAN (MASS) – KPU Kabupaten Kuningan mengumumkan bahwa hasil penelitian persyaratan/perbaikan administrasi pasangan calon Bupati-Wakil Bupati Kuningan, sudah tuntas. Pengumuman itu disampaikan KPU Kuningan...

Education

KUNINGAN (MASS) – Untuk membangun jiwa Profil Pelajar Pancasila siswa SMA Negeri 1 Subang Kabupaten Kuningan, pada Kamis (12/9/ 2024) kemarin dilaksanakan Projek Penguatan...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Ketiga (3) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kuningan di Pilkada 2024 ini, sampai saat ini, Kamis (5/9/2024) ternyata belum memenuhi...

Politics

KUNINGAN (MASS) – KPU Kabupaten Kuningan resmi menutup pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati Kuningan untuk Pilkada serentak tahun 2024, pada Kamis (29/8/2024) pukul...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Hari kedua pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kuningan, KPU kuningan menerima 2 pasangan calon. Dua pasang calon Bupati dan...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kuningan memastikan tidak akan ada perubahan jadwal tahapan pencalonan Kepala Daerah dan akan tetap mengikuti seluruh...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Mahkamah Konstritusi (MK) mengabulkan gugatan yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora terhadap UU Pilkada. Akibat pengabulan terhadap perkara nomor 60/PUU-XXII/2024itu,...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Dalam rangka meningkatkan sosialisasi dan pendidikan pemilih (Sosdiklih) menjelang Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Kuningan, KPU...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kuningan menetapkan 1.926 TPS untuk penyelenggaraan Pemilihan Gubernur – Wakil Gubernur dan Bupati – Wakil Bupati...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kuningan resmi memperkenalkan Maskot Pemilihan Bupati Kuningan Pika dan Piku pada acara peluncuran tahapan dan jadwal...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kuningan dibahas di Kejaksaan Negri (Kejari) Kuningan, Rabu (29/5/2024) pagi ini. Nama yang sempat disebut...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kuningan akan melangsungkan prosesi Peluncuran Pemilihan Kepala Daerah pada Minggu (2/6/2024) mendatang di Pandapa Paramarta sebagai...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Sebanyak 1.128 anggota PPS se-Kabupaten Kuningan resmi dilantik oleh KPU Kabupaten Kuningan Minggu (26/5/2024) kemarin di Sasana Budaya Prima Resort Sangkanurip...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Penetapan PPK oleh KPU Kabupaten Kuningan baru-baru ini menuai polemik. Banyak dugaan yang ditudingkan mulai dari tidak professional, nepotisme sampai isu...

Advertisement