KUNINGAN (MASS) – Meski wacananya terus bergulir di kalangan politisi dan pengamat, wacana pemangkasan TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai) ASN lingkup Pemkab Kuningan terus menguat.
Bukan tanpa sebab, selain adanya gagal bayar yang masih harus diselesaikan, efisiensi yang dilakukan pemerintah pusat juga berimbas sampai ke daerah.
Tapi tidak mulus-mulus saja, wacana pemangkasan TPP ASN ini juga bisa saja beresiko pada menurunnya kinerja para ASN. Imbasnya bisa saja ke pelayanan masyarakat.
Belum lagi ada persoalan lain, dimana gaji ASN ada, -bahkan mungkin banyak- yang sudah di”sekolahkan” ke lembaga keuangan, dan bergantung ke TPP untuk pemenuhan kebutuhan.
Dikonfirmasi hal tersebut, Wakil Bupati Kuningan H Tuti Andriani SH MKn irit bicara memberi tanggapan. Ia hanya menjawab bahwa hal tersebut masih dikaji.
“Masih dikaji,” jawab Tuti, saat ditodong pertanyaan oleh kuninganmass.com pada Jumat (8/8/2025) malam, pasca menghadiri kegiatan di GOR Ewangga Kuningan.
Sebelumnya, wacana pemangkasan TPP ASN sendiri sempat ditanyakan ke beberapa birokrat, mulai dari Kepala BPKAD Kuningan hingga Pj Sekda.
Ditanyakan ke birokrat, lantaran selain mereka yang jadi pemangku kebijakan, juga yang akan terdampak secara langsung. Penurunan take home pay, alias pendapatan. Sayang pertanyaan itu belum dijawab. (eki/raqib)
