KUNINGAN (MASS) – Lima pimpinan fraksi DPRD Kuningan, Selasa (28/11/2023) malam, bertemu dengan Bupati H Acep Purnama. Lokasinya di Kafe 39 Ciawigebang. Pertemuan tersebut sangat dekat momennya dengan Paripurna pengesahan RAPBD 2024 yang rencananya akan diketok palu Kamis (30/11/2023) besok.
Dari informasi yang diperoleh kuninganmass.com, 5 fraksi yang hadir diantaranya Fraksi PDIP, Golkar, PAN, Demokrat dan Fraksi PPP. Sedangkan Fraksi Gerindra, PKB dan PKS tidak menghadirinya.
Saat dikonfirmasi, para ketua fraksi memberikan jawaban beragam. Ketua F-PAN, H Uba Subari misalnya, ia memberikan jawaban singkat kala ditanya kebenaran pertemuan 5 fraksi di kafe sekaligus menanyakan RAPBD 2024.
“Besok (Kamis, red) putusannya,” jawab Uba via chat Whatsapp, Rabu (29/11/2023) petang.
Beda dengan Ketua F-PPP, dr Toto Taufikurohman Kosim, ia membantah jika pertemuan itu menyerupai rapat banggar (badan anggaran).
“Nggak, hanya silaturahmi bade turunnya (seiring akan berhentinya, red) pak bupati. Kalo APBD diserahkan ke banggar malam ini. Coba dihadiri media, jangan termakan isu,” jelas Toto.
Malam silaturahmi di kafe tersebut, dirinya pun diundang oleh H Yudi Budiana, ketua F-Golkar. Awalnya ia mendengar kabar jika semua fraksi diundang.
“Nggak ada kesepakatan, makanya (wartawan, red) malam ini ke DPRD. Nggak ada bahas APBD kalau pun dibicarakan dipersilahkan di banggar malam ini sebagai forum resmi,” seru Toto tanpa menjamin rapat itu terbuka atau tertutup karena kewenangan pimpinan rapat.
Sementara, Ketua F-Golkar H Yudi Budiana belum merespon konfirmasi kuninganmass.com. Yang merespon, H Ujang Kosasih dari PKB. Dirinya mengaku sedang berada di Jakarta untuk mengikuti bimtek partai sehingga tak bisa menghadiri pertemuan di kafe.
Terpisah, Ketua Fraksi PKS, Etik Widiati mengakui jika dirinya menerima undangan. Hanya saja ia tidak hadir tanpa menyebutkan alasannya.
“Betul, kita juga diundang. Bukan rapat banggar. Rapat banggar tadi siang, sama nanti malam lagi,” terang Etik.
Terkait APBD, politisi asal Ciwaru ini mengungkapkan masih proses pembahasan. Pihaknya harus memastikan Gaji Pegawai dan TPP terpenuhi sesuai haknya. Termasuk sisa TPP yang belum terbayarkan.
“Belum lagi kepastian anggaran BPJS dan Jamkesda. Anggaran Keagamaan dan pendidikan juga masih diupayakan untuk mendapat prioritas. Termasuk anggaran untuk MD, Guru ngaji dll. Terakhir rapat dengan TAPD, pa sekda masih akan menghitung ulang postur APBD termasuk progres realisasi 2023. Karena tentunya berdampak juga terhadap APBD 2024,” papar caleg DPRD Jabar tersebut.
Ketua Fraksi Demokrat, H Toto Hartono belum merespon konfirmasi kuninganmass.com. Begitu juga Bupati H Acep Purnama. (deden)
