Connect with us

Hi, what are you looking for?

Kuningan Mass

Government

Utang BPJS Rp89 M Tak Lepas Dari Tanggungjawab Acep

KUNINGAN (MASS) – Meski spanduk bertuliskan utang BPJS yang terpasang di depan Gedung DPRD hilang namun isu tersebut masih jadi buah bibir. Salah satunya Soejarwo, ketua F-Tekkad, dia merasa heran kenapa masalah sebesar itu bisa tenggelam.

“Ini kan menyangkut uang yang besar. Kalaupun masalah itu selesai karena mendapatkan predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), ini masih membuat penasaran masyarakat. Indikator apa yang digunakan BPK RI dalam mengukur predikat WTP tersebut,” kata Jarwo, saat bertemu kuninganmass.com di lobi dewan, Rabu (30/5/2018).

Ia sependapat jika masalah itu dipansuskan oleh DPRD. Kalaupun membutuhkan proses, komisi yang membidangi sudah seharusnya melakukan langkah pemanggilan dari sekarang. Bukan hanya Dinas Kesehatan yang dipinta keterangan, tapi juga SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) lainnya.

Advertisement. Scroll to continue reading.

“Kan komisi IV yang membidangi kesehatan. Perlulah dipanggil Dinkes, begitu juga BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah). Ini bisa pula garapan komisi I. Biar persoalannya terang benderang,” usulnya.

Bahkan bila perlu, dua komisi ini memanggil pula direksi rumah sakit. Tujuannya untuk mengungkap dampak dari tersendatnya pelayanan akibat tunggakan BPJS oleh pemda. Sebab ia mendengar ada satu pasien BPJS yang hanya dibatasi 3 hari perawatan di RS dengan dalih banyaknya antrian.

Lebih jauh, pria yang akrab disapa mang Ewo ini pun menyebutkan, utang senilai Rp89 milyar itu merupakan akumulasi sejak 2005 silam. Para pihak terkait yang bertalian dengan masalah itu seharusnya dapat dipanggil oleh pansus setelah terbentuk.

Advertisement. Scroll to continue reading.

“Tidak dianggarkannya pembayaran ke BPJS dalam APBD sejak 2005 hingga beberapa tahun berikutnya sehingga terakumulasi menjadi utang sebesar 89 M, tidak bisa lepas dari tanggung jawab ketua legislatif yang merupakan ketua banggar H Acep Purnama yang pernah menjabat sebagai ketua egislatif (DPRD),” ungkapnya.

Atas timbulnya masalah itu, Jarwo mencium kesan, ketua legislatif pada saat itu tidak menjalankan fungsi anggaran yang merupakan salah satu dari 3 fungsi legislatif.

Sementara itu, salah seorang warga di Kecamatan Jalaksana, Mulyono mengakui keterbatasan pelayanan terhadap pasien BPJS. Contohnya dia sendiri, oleh pihak rumah sakit hanya diberikan waktu 3 hari untuk rawat inap.

Advertisement. Scroll to continue reading.

“Saya kan dioperasi. Habis dioperasi, saya disuruh meninggalkan ruangan karena batasnya 3 hari. Katanya pasien BPJS lain sudah ngantri,” ungkapnya.

Terpisah, Plt Sekda H Dadang Supardan belum punya waktu untuk ditemui portal ini guna memberikan penjelasan kaitan dengan utang BPJS. (deden)

Advertisement. Scroll to continue reading.
Advertisement
Advertisement
Advertisement

You May Also Like

Politics

KUNINGAN (MASS) – Perolehan kursi legislatif daerah di Dapil 3 Kuningan, diprediksi menempatkan PKB sebagai penguasa di dapil neraka tersebut. PKB, diprediksi bisa mengantarkan...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Hj Lin Yulyanti, Caleg PAN untuk DPRD Kabupaten Kuningan dapil 2, mengkalim bahwa pihaknya, sementara ini sudah mengantongi 6.040 suara. Angka...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Lima pimpinan fraksi DPRD Kuningan, Selasa (28/11/2023) malam, bertemu dengan Bupati H Acep Purnama. Lokasinya di Kafe 39 Ciawigebang. Pertemuan tersebut...

Government

KUNINGAN (MASS) – Komisi 1 DPRD Kabupaten Kuningan diminta memeriksa tim Baperjakat (Badan Pertimbaban Jabatan dan Kepangkatan) terkait mutasi yang digelar. Hal itu, diutarakan...

Netizen Mass

KUNINGAN (MASS) – DPRD merupakan salah satu pilar utama demokrasi.  DPRD adalah lembaga terhormat yang “dihuni” terbatas hanya oleh beberapa elite saja yaitu orang...

Politics

KUNINGAN (MASS) – DPRD Kabupaten Kuningan mengagendakan reses pekan ini mulai 13-18 April 2023, menjelang berakhirnya bulan Ramadhan. Reses sendiri, merupakan agenda para anggota...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Setelah sebelumnya menetapkan Badan Kehormatan (BK), Rapat Internal DPRD Kabupaten Kuningan, Rabu (12/4/2023), dilanjutkan menetapkan formasi AKD (Alat Kelengkapan DPRD) lainnya....

Politics

KUNINGAN (MASS) – Kocok ulang Alat Kelengakapan DPRD (AKD) Kabupaten Kuningan, akhirnya resmi dilakukan dengan Rapat Paripurna Internal DPRD, Rabu (12/4/2023) siang. Rapat Penyampaian...

Government

KUNINGAN (MASS) – Bupati Kuningan H Acep Purnama SH MH dan Ika Siti Rahmatika SE bersama keluarga berangkat umroh pada Jumat (23/9/2022) kemarin. Acep,...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Anggota DPRD Kabupaten Kuningan Fraksi PKS, melakukan aksi membentangkan tulisan menolak BBM dalam Rapat Paripurna di gedung dewan pada Kamis (15/9/2022)...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Gedung DPRD Kabupaten Kuningan, nampak dipenuhi karangan bunga berisikan ucapan selamat. Bahkan salah satunya datang dari gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Pada Selasa (19/4/2022) siang tadi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kuningan menyerahkan surat jawaban beserta berkas pendukung PAW anggota dewan, ke pimpinan...

Government

KUNINGAN (MASS) – Pimpinan dan anggota DPRD, ikut lesehan di pinggir jalan saat menerima sejumlah massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Kuningan melakukan aksi...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Ricuh yang berawal dari debat alot terjadi pada saat rapat paripurna mengenai pembahasan perombakan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di DPRD Kabupaten...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Pada Rapat Paripurna Internal DPRD tentang usulan perubahan pimpinan dan alat kelengkapan DPRD (AKD) Kabupaten Kuningan, Rabu (6/4/2022) siang, jadi sorotan...

Education

KUNINGAN (MASS) – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kuningan terlihat datang melakukan aksi ke gedung DPRD Kuningan, Selasa (29/3/2022) sekitar pukul 10.00 WIB. Dalam aksi...

Education

KUNINGAN (MASS) – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kuningan terlihat menyambangi gedung DPRD Kuningan pada Jumat (25/3/2022) siang. Ketua Umum...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Salah seorang anggota DPRD Kuningan dikabarkan dipanggil oleh Kejaksaan Negeri Kuningan. Info tersebut mulai merebak di gedung parlemen daerah. Belum diketahui...

Business

KUNINGAN (MASS) – Program peternakan sapi dari Kredit Usaha Rakyat (KUR) bank BJB untuk tahap 2 rupanya tersendat. Calon penerima bantuan kredit tersebut hingga...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Anggapan ‘Rapat Goblog” seperti yang tertuang dalam status FB Kang Dede Sembada, mendapat tanggapan dari Wakil Ketua DPRD Kuningan, H Dede...

Economics

KUNINGAN (MASS) – Satu pernyataan cukup nyeleneh tapi masuk akal terlontar dari salah seorang anggota DPRD Kuningan, Susanto. Politisi PKB ini menduga, Kuningan juara...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Kabar mengejutkan muncul dari gedung DPRD Kuningan. Dua legislator dikabarkan terpapar Covid-19. Tak heran jika terhitung Senin (11/1/2021) ini, gedung tersebut...

Netizen Mass

KUNINGAN (MASS) – Kedudukan DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ketentuan ini menegaskan bahwa DPRD merupakan salah...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Tepat pukul 10.00 WIB, pada hari sidang penentuan Zul terkait diksi limbah, Senin (2/11/2020) aparat keamanan mulai siaga di depan pagar...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Banyak hal unik paska demontransi mahasiswa terkait disahkannya UU Ciptaker atau yang lebih dikenal Omnibus law, di depan gedung DPRD Kabupaten...

Politics

KUNINGAN (MASS) –  Mulai Senin (7/9/2020) siang gedung DPRD Kuningan terlihat sepi. Rupanya, para wakil rakyat berangkat ke luar kota untuk kunjungan kerja (kunker)...

Advertisement