KUNINGAN (MASS) – Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kuningan sebesar Rp 1.600.000 mestinya berlaku bagi pegawai di pemerintahan desa. Sebab jika jauh dari angka tersebut dikhawatirkan bakal terjadi mundur massal.
Ini diungkapkan salah seorang tokoh masyarakat di Kecamatan Pasawahan, Rakim Sungkar. Mantan wakil rakyat tersebut menyayangkan besaran upah yang diterima kemit atau patok bale di tiap desa.
“Sepengetahuan saya upahnya cuma Rp 400 ribuan perbulan. Padahal kerjanya tiap hari, bahkan bisa siang malam. Saya kira upah sebesar itu tidak manusiawi,” ujar Rakim kepada kuninganmass.com, Selasa (2/1/2018).
Meski sudah jadi mantan anggota dewan, banyak kemit yang mengeluh kepadanya. Bahkan banyak diantaranya yang berniat mengundurkan diri. Menurutnya logis, karena upah sebesar itu tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarganya.
“Kalau kemitnya seneng udud mah, mungkin keluarganya gak bisa makan. Gimana mau nyekolahin anaknya kalau begitu. Wajar lah mereka mengeluh,” kata dia.
Dulu, seorang kemit diberikan upah dari para petani dengan istilah pare kemitan. Seiring dengan kebijakan baru terkait desa, kini mereka tidak boleh lagi menerima upah berupa hasil tani.
“Kemit juga pegawai desa. Pegawai sebuah pemerintahan di tingkat desa. Ketika pemda menetapkan UMK, ya berlaku pula bagi mereka mestinya. Apalagi kerjanya full,” usulnya.
Dia mengakui di desa pos anggaran telah dialokasikan. Mulai pos untuk perangkat desa maupun anggota BPD. Pihak desa juga diyakini olehnya kebingungan untuk meningkatkan upah bagi kemit di desanya masing-masing.
“Di desa juga anggaran segitu-gitunya, udah dibagi-bagi posnya. Mungkin ada kebijaksanaan dari kuwu. Tapi kan tidak semua begitu. Tidak semua kuwu bageur ka kemit,” ucap Rakim.
Untuk itu, ke depan pihaknya meminta agar ada perubahan. Mereka yang bekerja untuk kemajuan desa atau negara mesti diperhatikan. Menurut Rakim, tiap orang punya istri dan anak, yang butuh untuk makan sehari-hari dan sekolah. (deden)
