KUNINGAN (MASS) – Sekitar 200 perangkat desa se-Kabupaten Kuningan nampak mendatangi gedung DPRD Kabupaten Kuningan, Senin (3/6/2024) siang ini. Para perangkat yang tergabung dalam PPDI (Persatuan Perangkat Desa Indonesia) Kabupaten Kuningan itu, menyuarakan aspirasinya perihal Siltap (Penghasilan Tetap) perangkat desa dan soal BPJS.
Dalam aksinya itu, para perangkat desa diterima langsung oleh Komisi 1 DPRD Kabupaten Kuningan seperti Deki Zaenal Mutaqin, Hj Elin Lusiana.
Ketua PPDI Kabupaten Kuningan, Ade Sudiman, pihaknya meminta pemerintah daerah bisa melakukan penyesuaian Siltap kepala desa ataupun perangkat desa agar naik sebesar 8% dalam APBD Perubahan 2024 ini, karenanya memungkinkan untuk realisasi pada bulan Agustus – September.
“Sesuai PP no 11 tahun 2019 pasal 81b bahwa penghasilatan tatap Kades dan perangkat desa setara gol 2a ASN,” ujar Ade Sudiman.
Selain menyuarakan soal Siltap, pihaknya juga meminta tambahan BPJS Ketenagakerjaan JHT pada awal tahun mendatang. Selain itu, pihaknya juga meminta BPJS Kesehatan perangkat purna bhakti masuk PBI atau ditanggung APBDes. Hal itu, harus dilakukan untuk menjamin para perangkat desa yang sudah berbakti, agar tidak “ditelantarkan” begitu saja pasca pensiun.
Permintaan PPDI lainnya, masih dalam rangka penyesuaian dan kesamaan dengan ASN, pihaknya juga meminta ada dana THR untuk Kades dan Perangkat desa. Mereka juga menegaskan NIPD dalam rangka menginventalisir dan Perlindungan Perangkat Desa. Aspirasi lainnya yang disuarakan oleh PPDI dalam audiensi tersebut, agar pakaian dinas perangkat desa agar dievaluasi kembali.
Selain penyesuaian Siltap yang ditarget pada tahun 2024 ini, Ade Sudiman mengatakan bahwa aspirasi lainnya akan dikawal untuk realisasi pada 2025 mendatang. Dalam kesempatan itu, PPDI juga sempat menyinggung soal ajuan tunjangan RT RW yang selama ini tidak terdanai oleh ADD.
“Kami akan melakukan aksi besar-besaran apabila tidak terealisasi di perubahan 2024,” kata Ade Sudiman, soal tuntutan Siltap. (eki)
