KUNINGAN (MASS) – Wakil Bupati M Ridho Suganda juga menanggapi aksi massa yang menyambangi gedung DPRD beberapa waktu lalu.
Masa yang tergabung dalam Yayasan Bilal Al Alim itu, datang ke DPRD karena tak merasa tak puas terhadap kinerja kontroling-nya hingga terjadi berbagai masalah yang tak selesai. Salah satunya transaparansi APBD dan isu selingkuh ASN.
Edo, sapaan akrab wabup merasa wajar dan sah-sah saja atas aspirasi kelompok masyarakat.
Soal transparansi APBD, termasuk dana covid, Edo bilang pemda sudah terbuka menyampaikan ke masyarakat melalui kecamatan dan desa.
“Memang tidak akan mungkin ditampilkan di pinggir jaoan seperti desa,” ujarnya beberapa waktu lalu.
Kala ditanya, kenapa tidak ditayangkan secara gamblang di website resmi misalnya, Edo bilang mungkin akan update nantinya di diskominfo.
“Mudah-mudhaha bisa menampilkan slide-slide APBD,” imbuhnya.
Transparansi, kata Edo, merupakan langkah-langkah antisipasi. Dengan dorongan masyarakat, dirinya berharap bisa memberikan pelayanan, khususnya lebih terbukanya informasi APBD kedepan. Apalagi, wabup sendiri memiliki peranan koordinasi pengawasan bersama yudikatif.
“Kita akan berikan nuansa transparansi. Mudah-mudahan dengan adanya ini (dorongan masyarakat, red), kita bisa realisasikan,” imbuhnya.
Adapun soal ‘Dua Muka’ BKPSDM menyikapi isu seingkuh, Edo tidak banyak menyoroti sikap lembaganya. Pasalnya, BKPSDM memanggil ASN yang dilaporkan berselingguh, tapi tidak bereaksi atas dugaan yang sama, kala menimpa pejabat eselon 2 (sekelas kadis).
Dalam keterangannya, Edo hanya menekankan, mungkin karena kurang bukti, baru dugaan, jadi belum bisa dilakukan tindakan lainnya.
“Kalo ada bukti, baru kita lakukan investigasi,” jawabnya. (eki)
