KUNINGAN (MASS) – Perubahan APBD 2018 yang kini tengah digodok jadi sorotan seorang pemerhati hukum dan pemerintahan, Abdul Haris SH. Kalau ada ajuan dana pokir ia meminta agar eksekutif menolaknya.
“Sekarang itu APBD kita lagi prihatin semenjak punya utang 89 milyar. Masa mau ada pokir lagi. Sudahlah serahkan saja pada dinas terkait,” pinta Haris, Jumat (7/9/2018).
Kalau ada ajuan dana pokir pihaknya kuatir disalahgunakan untuk kepentingan pileg. Untuk itu eksekutif dibawah kepemimpinan H Acep Purnama diminta supaya bersikap tegas.
“Utang BPJS aja usut dulu. Nilainya besar loh 89 milyar. Mestinya legislatif tau uang itu digunakan untuk apa, kenapa bisa punya utang besar,” sindirnya.
Insiden Kota Malang, imbuh Haris, mestinya jadi cerminan. Tidak tanggung-tanggung 41 anggota dewan jadi tersangka. Kalau anggota dewan menjalankan tupoksinya dengan benar ia berkeyakinan insiden Malang tidak terjadi.
“Anggota dewan mesti punya nurani. Ditengah lilitan utang BPJS sekarang, janganlah membebani APBD lagi. Kapan mau membangunnya,” ketus Haris. (deden)
