KUNINGAN (MASS) – Pada hari Jumat 9 Juni 2023 Narasi Institute mengadakan zoominari yang membahas terkait Quo Vadis Keberlanjutan Tata Kelola Pasir Laut dan BUMN Karya. Zoominari yang dipandu oleh Achmad Nur Hidayat ini menghadirkan para nara sumber diantaranya Prof Didin S Damanhuri, Prof Sulfikar Amir, Doktor Fadhil Hasan dan Doktor Said Didu.
Pada pembukaan Zoominari Ekonom Doktor Fadhil Hasan mengatakan terkait pro kontra ekspor pasir laut ini memiliki keterkaitan yang kuat dengan proyek IKN.
Pembicara Prof Sulfikar Amir mengatakan bahwa proyek IKN sampai saat ini belum mendapat investor dari negara manapun karena masing masing negara sedang fokus dengan proyeknya masing masing. Menteri Bahlil yang diminta mendapatkan investor gagal untuk mendapatkan investor. Sehingga akhirnya Jokowi kembali menunjuk Luhut untuk menghandle proyek IKN ini.
Menurut Prof Sulfikar banyak pihak yang tidak tertarik dengan proyek IKN ini karena pemerintah Indonesia hanya investasi sebesar 20% saja sementara 80%nya ditawarkan kepada investor, ini tentu saja membuat investor ragu untuk masuk ke dalam proyek IKN ini.
Sementara dibukanya keran ekspor pasir laut tentu sangat disambut dengan tangan terbuka oleh Singapura yang memang membutuhkan pasir dalam jumlah yang besar. Apakah ini ada kaitannya akan masuknya investor Singapura pada proyek IKN, ini yang belum terbuka sampai saat ini dimana MenkoMarves Luhut ada di balik hal tersebut.
Prof Dr Didin S Damanhuri menyoroti terkait obral IKN di Singapura yang amat memalukan. Adanya obral pajak dan HGB yang masanya sampai 170 tahun.
Dibukanya ekspor pasir laut itu sangat menguntungkan Singapura yang memerlukan pasir 4 Miliar Kubik sampai 2030 dan para pemburu rente pengusaha yang berkolaborasi dengan para penguasa yang punya kepentingan. Hal ini juga tak lepas dari sepinya investor IKN dan kebutuhan dana politik di 2024.
Masih menurut Prof Didin S Damahuri Budaya politik di Indonesia yang sangat mahal ini mengorbankan alam, mengorbankan good governance, menenggelamkan banyak pulau. Harusnya presiden Jokowi meninggalkan legacy yang baik dan mencabut kembali kebijakan ekspor pasir laut.
BUMN BUMN Karya saat ini memiliki hutang yang menggunung dan menjadi korban akibat ketidak matangan dalam perencanaan proyek. Hutang dan bunga BUMN BUMN karya ini semakin tinggi sehingga akan semakin membebani APBN kita.
Dan itu semua terjadi akibat buruknya tata kelola dan bad governance pada BUMN BUMN Karya kita. Dan itu merupakan satu kerugian besar bagi Bangsa kita.
Sementara itu Doktor M Said Didu mantan sekretaris BUMN menjelaskan bahwa ada 4 hal menjadikan BUMN BUMN Karya masuk jurang, yaitu pertama, Penugasan legacy legacy presiden proyek proyek yang tidak layak. Kedua, Perubahan BUMN jasa konstruksi menjadi perusahaan investasi.
Yang ketiga, Adanya intervensi oleh BUMN konstruksi terhadap sub sub kontraktor swasta sehingga mematikan swasta. Ke empat, Sumber sumber pembiayaan yang tidak sesuai dengan kharakter proyek konstruksi.
Dalam catatan penutup diskusi Doktor Fadhil Hasan mengatakan melihat situasi yang ada saat ini diperlukan suatu perubahan fundamental ekonomi ke depan. Diperlukan satu Arah Baru Ekonomi Indonesia ke depan.***
Achmad Nur Hidayat MPP (Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta dan CEO Narasi Institute)
