KUNINGAN (MASS) – Setelah menggelar aksi unjuk rasa di Gedung DPRD Kuningan, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kuningan kembali bersiap menggelar aksi lanjutan yang kali ini menyasar lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan.
Aksi jilid II ini direncanakan sebagai bentuk lanjutan dari tuntutan yang sebelumnya disuarakan. HMI menyoroti dua isu utama, yakni belum transparannya Tuntutan Ganti Rugi (TGR) di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta dugaan kurangnya keterbukaan dalam pengelolaan dana Taspen bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Ketua Umum HMI Cabang Kuningan, Muhammad Naufal Haris, mengungkapkan kekecewaannya atas ketidakhadiran pihak eksekutif khususnya Bupati dan Sekretaris Daerah dalam aksi sebelumnya di DPRD.
“Kami sangat kecewa dengan ketidakhadiran pihak eksekutif, padahal undangan sudah kami sampaikan secara resmi,” ujarnya, Jumat (17/4/2026).
Menurut Naufal, aksi lanjutan akan melibatkan massa yang lebih besar sebagai bentuk tekanan agar tuntutan segera ditindaklanjuti. Ia menegaskan langkah ini merupakan bagian dari komitmen mahasiswa dalam mengawal isu-isu publik yang dinilai krusial.
“Kami akan turun kembali dengan massa yang lebih banyak. Kami ingin mendengar langsung penjelasan dari pihak eksekutif,” tegasnya.
Sementara itu, Koordinator Aksi Al Ghifari Kusumawardany menilai ketidakhadiran pihak eksekutif mencerminkan kurangnya keseriusan pemerintah daerah dalam merespons aspirasi masyarakat.
Ia menegaskan aksi di depan Gedung DPRD seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah untuk memberikan klarifikasi secara terbuka terkait berbagai persoalan yang disoroti publik.
“Kami datang membawa data dan tuntutan yang jelas. Ketika pihak berwenang tidak hadir, ini menjadi preseden buruk bagi transparansi dan akuntabilitas,” ucapnya.
HMI menyatakan akan terus mengawal isu tersebut hingga memperoleh kejelasan menyeluruh, baik terkait selisih angka TGR maupun dugaan pengelolaan dana Taspen PPPK.
Al Ghifari menyampaikan, siang ini Jumat (17/4/2026), HMI akan menggelar konsolidasi internal guna mematangkan persiapan aksi jilid II. Jadwal pelaksanaan aksi masih menunggu hasil konsolidasi tersebut.
Selain itu, HMI juga mendesak DPRD Kabupaten Kuningan untuk segera memfasilitasi Rapat Dengar Pendapat (RDP) terbuka yang melibatkan seluruh pihak terkait, termasuk eksekutif dan instansi teknis.
Mereka menekankan pentingnya keterbukaan informasi kepada publik, terutama dalam hal yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara.
“Semua harus dibuka secara terang benderang. Tidak boleh ada yang ditutup-tutupi, apalagi menyangkut uang negara dan hak publik untuk tahu,” pungkasnya. (didin)