KUNINGAN (MASS) – Tahun 2025 beberapa target pendapatan daerah Kabupaten Kuningan tidak tercapai 100% dan hanya terpenuhi sekitar 87%. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kuningan, Laksono Dwi Putranto memberikan penjelasan terkait hal tersebut saat diwawancarai oleh kuninganmass.com pada Senin (26/1/2026).
Laksono menyebutkan alasan mendasar nya yaitu dari pajak BPHTB ada empat alasan utama yang menyebabkan BPHTB tidak tercapai. Pertama, ia mengatakan bahwa sejumlah transaksi dengan nilai besar belum terbayarkan.
“Alasannya yang mendasar terutama dari pajak BPHTB, ada empat alasan yang bisa saya sampaikan, yang pertama transaksi-transaksi bernilai besar itu tidak terealisasi pembayaran BPHTB nya di tahun 2025,” jelasnya.
Beberapa perusahaan yang memang di target masuk BPHTB di tahun 2025 namun tidak tercapai, seperti ada Mayora dengan nilai sekitar 3,4 Milyar. Ia menegaskan akan mengejar itu untuk bisa terealisasi di tahun sekarang serta beberapa pabrik garmen besar di Cieurih.
“Contohnya yaitu Mayora itu belum masuk sampai sekarang, kalau masuk itu kemarin katanya Rp 3,4 Milyar, saya akan kejar tahun ini terealisasi, juga pabrik garmen di Cieurih,” tambahnya.
Alasan kedua yang diungkapkan Laksono adalah terkait Pemberlakuan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) dengan nilai dulu sekitar 60 juta, namun ada penurunan sampai 80 juta. Hal tersebut tidak bisa terkejar sesuai target 3,2-3,4 milyar.
“NPOPTKP atau Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak, dari 60 juta jadi 80 juta, itu berdampak pada kita tidak bisa kita kejar di angka 3,2-3,4 milyar,” tambahnya.
Selain itu, Laksono mengungkapkan jumlah transaksi secara keseluruhan dari tahun 2024 sampai desember itu ada 5400 lebih transaksi dan mengalami penurunan di tahun 2025. Penurunan ini berkontribusi signifikan terhadap target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tidak tercapai.
“Jumlah transaksi menurun, tahun 2024 sampai bulan desember itu ada 5400 transaksi, sementara di tahun 2025 kemarin kurang lebih hanya 3500 an transaksi yang terregistrasi di kita,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan penyebab lain yang menyebabkan tidak tercapai terget tersebut yaitu adanya perubahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) Zero BPHTB.
“Pemberlakuan masyarakat berpenghasilan rendah itu harus zero BPHTB itu berpengaruh ke pendapatan,” pungkasnya. (raqib)
