Legalitas Penetapan Tunjangan DPRD dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara
KUNINGAN (MASS) – Diskursus mengenai penggunaan Surat Keputusan (SK) Bupati sebagai dasar penetapan tunjangan DPRD perlu ditempatkan dalam kerangka hukum administrasi negara dan pengelolaan keuangan daerah, bukan semata dalam logika politis atau sensasional. Substansi persoalan ini berkaitan langsung dengan asas legalitas, yakni prinsip bahwa setiap tindakan pemerintahan harus memiliki dasar hukum yang jelas, tepat, dan … Baca Selengkapnya