Aksi Kumpulkan Koin Untuk Biayai Pansus BPJS

KUNINGAN (MASS) – Besarnya utang Pemda yang mencapai Rp89 milyar atas tunggakan BPJS, nampaknya tidak membuat warga cepat melupakan. Mereka terus mempertanyakan hingga mendesak agar DPRD Kuningan membentuk pansus. Guna membantu DPRD Kuningan kuatir tak punya biaya untuk pembentukan pansus, sekelompok warga menggalang dana, Kamis (7/6/2018). Di jalanan mereka melancarkan aksi kumpulkan koin sambil mengacungkan … Baca Selengkapnya

Soal Utang BPJS Rp89 M, Sekretaris Golkar Angkat Bicara

KUNINGAN (MASS) – Masalah utang BPJS senilai Rp89 milyar akhirnya membuat politisi Golkar, Dani Nuryadin, angkat bicara. Menurutnya, agar tidak menjadi hoax, sejumlah SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) perlu diajak tabayun. “Setidaknya ada 5 SKPD yang perlu diklarifikasi, yaitu Bappeda, Bapenda, BPKAD, BKPSDM dan Dinkes,” ujar Dani yang dikemukakan lewat media sosial, baru-baru ini. Bappeda, … Baca Selengkapnya

Utang BPJS Rp89 M Tak Lepas Dari Tanggungjawab Acep

KUNINGAN (MASS) – Meski spanduk bertuliskan utang BPJS yang terpasang di depan Gedung DPRD hilang namun isu tersebut masih jadi buah bibir. Salah satunya Soejarwo, ketua F-Tekkad, dia merasa heran kenapa masalah sebesar itu bisa tenggelam. “Ini kan menyangkut uang yang besar. Kalaupun masalah itu selesai karena mendapatkan predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), ini masih … Baca Selengkapnya

Rakyat Menggugat Dana BPJS Rp89 Milyar

KUNINGAN (MASS) – Utang BPJS yang nilainya fantastis, kini sudah mulai diketahui secara luas oleh masyarakat Kuningan. Setelah muncul desakan untuk dibentuk Pansus Utang BPJS, kini salah satu elemen masyarakat melancarkan aksi pemasangan spanduk. Seperti yang terlihat Selasa (22/5/2018), satu spanduk terpasang di depan gedung DPRD Kuningan. Bunyinya “Kamanakeun Duit BPJS??? 86 Milyar!!!”. Pada bagian … Baca Selengkapnya

Hutang BPJS Didesak Untuk Dipansuskan

KUNINGAN (MASS) – Persoalan hutang BPJS yang nilainya fantastis hingga mencapai 89 milyar, nampaknya masih mengundang kepenasaranan banyak orang. Terlebih tahun ini hutang tersebut harus dibayar dari APBD yang notabene uang rakyat. “Masalah hutang BPJS ini kita akan panggil Dinas Kesehatan untuk mengawali pendalaman. Karena perlu penjelasan dulu dari instansi tersebut. Nanti perkembangannya seperti apa … Baca Selengkapnya