Minimarket Politik
KUNINGAN (MASS) – Akhirnya putusan banding perkara money politics kampanye di Desa Karanganyar Kecamatan Darma yang melibatkan MB (56), sudah keluar. Pengadilan Tinggi Jabar menurunkan masa kurungan, jauh dari putusan Pengadilan Negeri Kuningan. Kurungan penjara yang harus dilalui tukang ojek tersebut selama 6 bulan. Sedangkan nominal denda tidak diturunkan yakni senilai Rp200 juta. Masa kurungan … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Kalian pernah ingat terjadinya kisruh di dalam anggota DPR? Apakah pantas figur perwakilan aspirasi perasaan rakyat dijadikan pemimpin? Apakah mereka hanyalah orang-orang yang dapat dibeli oleh uang? Oleh karena itu mari kita tegaskan kepada diri kita agar pada pemilu tahun ini tak ada lagi manusia yang bisa dibeli dengan uang. Hancurkan Money … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Sidang pertama kasus dugaan money politics dimulai pukul 10.00 WIB Selasa (3/4/2018). Sidang terbuka itu cukup spesial lantaran terdakwa MB (56) mendapat pengawalan massa cukup banyak. Disamping jajaran pengurus PAN, tampak pengurus Pemuda Pancasila pun memberikan pengawalan. Termasuk para aktivis LSM Kompak dan Apel. Mereka memberikan support terhadap MB yang di rumahnya … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Kasus dugaan money politics yang terjadi di Desa Karanganyar Kecamatan Darma awal Maret lalu memasuki tahap persidangan. Selasa (3/4/2018) besok tersangka berinisial MB akan menghadiri sidang pertama. Informasi ini diperoleh kuninganmass.com dari situs resmi lembaga peradilan http://sipp.pn-kuningan.go.id/list_jadwal_sidang/search/2/03/04/2018#. Dilihat dari jadwal persidangan di Pengadilan Negeri Kuningan, kasus dugaan money politics menempati urutan pertama. … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Kasus dugaan praktik money politics yang dilaporkan oleh tim dari Paslon AR (Acep-Ridho), mesti disikapi secara bijak oleh tim Paslon Dudy-Udin. Paslon nomor urut 2 tersebut tidak boleh balas dendam. “Jika Paslon no 2 ingin semakin mendapat empati dan simpati dari masyarakat (pemilih), alangkah lebih elegant jika tidak berupaya mencari-cari kesalahan Paslon … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Kasus dugaan money politics di Desa Karanganyar Kecamatan Darma terus bergulir. Dari keterangan yang diperoleh kuninganmass.com, perkaranya sudah ditangani kejaksaan yang merupakan salah satu unsur Sentra Gakkumdu. Tersangka kasus tersebut berinisial MB, yang tempo hari sempat dipinta klarifikasi oleh Panwaslu Kuningan bersama politisi PAN, H Maman Wijaya. MB diduga selaku orang yang … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Dugaan praktik money politics yang terjadi di Kuningan membuat Sentra Gakkumdu Provinsi Jabar turun. Jumat (16/3/2018) siang sekitar pukul 14.00 WIB, tim dari Jabar tersebut menyambangi kantor Panwaslu Kuningan. Dari keterangan yang diperoleh kuninganmass.com, Sentra Gakkumdu Jabar melakukan super visi ke Kuningan. Kasus dugaan money politics yang sempat mencuat ke permukaan ditindaklanjuti … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Polemik antara Abdul Jabbar dan Agus Kusman kaitan dengan praktik money politics, akhirnya membuat Panwaslu Kuningan angkat bicara. Disamping memberikan penjelasan mengenai kinerjanya, panwas pun menyinggung keberadaan pemantau pilkada. “Kalau masalah keberadaan pemantau pemilu, tinggal baca saja di UU 7/2017. Semuanya sudah jelas kok. Untuk pileg ke panwas. Untuk pilkada itu daftarnya … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Disebut pahlawan kesiangan oleh Ketua Bidang Hukum DPP Garda Rajawali Perindo, Abdul Jabbar, ditanggapi senyum oleh Menara 27. Anggota Menara 27 Agus Kusman, menilai pernyataan tersebut hanya sebuah efek kepanikan. “Panik soal apa, mana saya tau. Tanya sama orangnya coba,” celetuk mahasiswa S2 Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta ini, santai dan cuek, … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Pernyataan presidium Menara 27 terkait money politik menuai kritik. Kinerjanya sebagai pemantau pemilu justru dipertanyakan. “Saya mempertanyakan kinerja Menara 27 sebagai pemantau pemilu, sebagaimana dimuat di kuninganmass.com. Sebaiknya Tim Pemantau Menara 27 membaca kembali Undang-undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum,” kata Ketua Bidang Hukum DPP Garda Rajawali Perindo, Abdul Jabbar SHI, … Baca Selengkapnya