Minimarket Politik
KUNINGAN (MASS) – Persoalan hutang BPJS yang nilainya fantastis hingga mencapai 89 milyar, nampaknya masih mengundang kepenasaranan banyak orang. Terlebih tahun ini hutang tersebut harus dibayar dari APBD yang notabene uang rakyat. “Masalah hutang BPJS ini kita akan panggil Dinas Kesehatan untuk mengawali pendalaman. Karena perlu penjelasan dulu dari instansi tersebut. Nanti perkembangannya seperti apa … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Sejumlah aktivis LSM GMBI (Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia) Kuningan menyambangi gedung DPRD Kuningan, Rabu (16/5/2018). Mereka menyuarakan aspirasi kaitan dengan aksi teror bom yang terjadi di Surabaya. Dalam aksi itu, sekitar 20 orang aktivis GMBI mengeluarkan pernyataan sikap yang dituangkan dalam 6 poin. Surat tertulisnya diterima Wakil Ketua DPRD, Drs Toto Suharto … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Hutang BPJS yang nilainya puluhan milyar, diminta oleh Ketua DPRD Kuningan, Rana Suparman SSos agar tak menuduh lembaganya. “Tak perlu menuduh dewan yah. Dewan kan hanya menyampaikan, lalu kalau penyampaiannya dianggap tak perlu diini ya, ada wilayah-wilayah yang lain. Kewenangan kami juga terbatas,” kata Rana saat dikonfirmasi kuninganmass.com akhir pecan kemarin. Ia … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Hasil kajian terhadap LKPj (Laporan Pertanggungjawaban) Bupati TA 2017 diduga terdapat anggaran ‘siluman’ dari program atau kegiatan yang dilaksanakan karena tidak sesuai dengan APBD-P TA 2017. Hal itu terungkap, saat digelarnya rapat paripurna DPRD Kuningan terkait pengambilan keputusan terhadap rancangan Keputusan DPRD mengenai LKPj Bupati Kuningan TA 2017 di gedung DPRD, Selasa … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Hasil kajian terhadap LKPj (Laporan Pertanggungjawaban) Bupati TA 2017 diduga terdapat anggaran ‘siluman’ dari program atau kegiatan yang dilaksanakan karena tidak sesuai dengan APBD-P TA 2017. Hal itu terungkap, saat digelarnya rapat paripurna DPRD Kuningan terkait pengambilan keputusan terhadap rancangan Keputusan DPRD mengenai LKPj Bupati Kuningan TA 2017 di gedung DPRD, Selasa … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Meski mobil dinas sudah baru, anggaran untuk pemeliharaan kendaraan dinas di DPRD Kuningan cukup fantastis. Dalam setahun yaitu 2018 ini, bisa menghabiskan Rp750 juta. “Kok besar sekali 750 juta. Bukankah mobil dinas wakil rakyat itu sudah pada ditarik?, tinggal untuk pimpinan dewan saja. Kalaupun untuk 4 pimpinan dewan, mobilnya kan bagus-bagus,” ujar … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Agar tugas wakil rakyat lebih dipahami masyarakat, pimpinan DPRD Kuningan menyosialisasikan kembali tiga fungsi yang dimilikinya. Dengan terjun langsung ke bawah, mereka bertemu dengan ratusan kades dari belasan kecamatan di Kabupaten Kuningan. Pimpinan dewan yang terjun langsung itu diantaranya Ketua DPRD Rana Suparman SSos beserta tiga wakilnya, Drs Toto Suharto SFarm Apt, … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Belakangan ini Rana Suparman SSos getol blusukan menyapa masyarakat. Namun blusukan yang dilakukannya bukan untuk kampanye pilkada sebagai calon. Ia tengah menjalankan tugas sebagai ketua DPRD Kuningan guna menyosialisasikan implementasi 3 fungsi dewan. Dalam sepekan ini, mulai 12-19 Maret, sosialisasi itu dilakukan. Lima titik ia sentuh diantaranya wilayah Darma, Ciniru, Luragung, Jalaksana dan … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Sejumlah wakil rakyat berangkat ke Bandung. Namun tidak semuanya, hanya mereka yang tergabung dalam Pansus RDTR (Rencana Detil Tata Ruang). Keberangkatan para pimpinan dan anggota pansus tersebut Kamis (8/3/2018) sore. Rencananya dua hari guna menemui pejabat Pemrov Jabar. “Kami konsultasi ke provinsi kaitan dengan Raperda RDTR. Banyak hal yang ingin kami tanyakan, … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Revisi UU MD3 Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPD kian menjadi permasalahan yang dibicarakan. Terlebih kemarin (2/3/2018) puluhan mahasiswa dari elemen PMII Kuningan melancarkan aksi demonstrasi penolakan revisi UU di DPRD Kuningan. PMII memaparkan alasan penolakan revisi UU tersebut. Diantaranya ada beberapa pasal yang dinilai membuat lembaga dewan … Baca Selengkapnya