KUNINGAN (MASS) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuningan akan membatasi jumlah pedagang kaki lima (PKL) atau pelaku UMKM yang berjualan di kawasan Kuningan Islamic Center (KIC). Dari jumlah yang kini mencapai 305 pedagang, sementara Pemkab menetapkan kuota maksimal hanya 120 pedagang.
Kebijakan itu diambil untuk mengembalikan fungsi KIC sebagai kawasan perkantoran pemerintah daerah dan area olahraga, sekaligus menjaga ketertiban kawasan yang masuk dalam zona kuning untuk aktivitas perdagangan.
Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kuningan, U Kusmana, usai Rapat Koordinasi Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan KIC, yang berlangsung di Ruang Kerja Sekda Lantai 2, Selasa (10/11/2026) siang.
Sekda menjelaskan, berdasarkan hasil kajian dan kesepakatan bersama sejumlah perangkat daerah, kawasan KIC ditetapkan sebagai zona kuning. Artinya, aktivitas perdagangan di kawasan ini bersifat terbatas dan tentatif.
Namun, seiring perkembangan waktu, jumlah pedagang di KIC terus bertambah. Dari yang awalnya hanya puluhan, jumlahnya kini tercatat mencapai 305 pedagang.
“Kalau sudah 300 ini perlu dibatasi, karena dikhawatirkan bukan lagi menjadi zona kuning, malah menjadi zona hijau. Selain itu, kita juga khawatir aktivitas olahraga terganggu,” ujarnya.
Ia menyebutkan, Bupati Kuningan memberikan perhatian khusus terhadap kondisi tersebut setelah menerima video yang memperlihatkan padatnya aktivitas pedagang di kawasan KIC. Bupati kemudian menginstruksikan agar segera dilakukan penataan menyeluruh.
“Keinginan beliau di KIC itu PKL paling maksimal 120an. Sesuai arahan Pak Bupati, saya rapat tadi dihadiri dinas terkait diputuskan, bahwa KIC UMKM-nya dibatasi hanya 120,” jelasnya.
Selain pembatasan kuota, Pemkab Kuningan juga menetapkan sejumlah persyaratan. Di antaranya, pedagang harus merupakan warga asli Kabupaten Kuningan dan wajib melalui proses kurasi atau seleksi.
Proses kurasi juga dilakukan untuk menghindari adanya pedagang dari satu keluarga yang memiliki lebih dari satu lapak. Pemkab ingin memberikan kesempatan yang lebih merata kepada masyarakat yang ingin menjalankan usaha di kawasan tersebut.
“Kita minta dikurasi dan segera ditetapkan melalui SK. Jadi, dari sekian ratus pedagang itu harus diseleksi hingga menjadi 120 orang,” tegasnya.
Untuk memastikan penataan berjalan tertib, setiap pedagang yang lolos seleksi nantinya akan mendapatkan surat keputusan (SK), kartu identitas atau ID card, serta stiker khusus yang dipasang pada lapak atau gerobak dagangannya.
Nomor yang tercantum dalam SK, ID card, dan stiker akan dibuat sama sehingga memudahkan petugas dalam melakukan pengawasan. Dengan demikian, pedagang di luar daftar 120 orang yang telah ditetapkan tidak diperbolehkan menambah atau membuka lapak di kawasan KIC.
Selain membatasi jumlah pedagang, Pemkab Kuningan juga akan melakukan penataan parkir. Seluruh kendaraan pengunjung diarahkan ke halaman parkir bagian depan KIC.
Area parkir akan dibagi berdasarkan jenis kendaraan, yakni sepeda motor di sisi utara dan mobil di bagian tengah. Jika kapasitas belum mencukupi, area di sisi kiri dan kanan gedung. Sementara itu, area belakang gedung akan dikosongkan dan dibatasi menggunakan barier agar pengawasan lebih terfokus.
Sekda juga menginstruksikan Dinas Perhubungan dan Satpol PP untuk membagi tugas pengamanan ke dalam tiga area, yakni bagian depan, tengah, dan belakang. Pengaturan ini bertujuan menjaga kelancaran arus kendaraan sekaligus memastikan lingkungan perkantoran tetap aman.
Pengamanan diperkuat dengan melibatkan bagian administrasi umum dan unsur terkait lainnya. Langkah ini dilakukan untuk melindungi aset pemerintah daerah, termasuk arsip, dokumen, serta perangkat elektronik yang berada di dalam gedung.
Sekda menegaskan, penataan tersebut bukan semata-mata untuk membatasi aktivitas ekonomi masyarakat, melainkan menjaga agar seluruh fungsi kawasan KIC tetap berjalan sebagaimana mestinya.
“Jangan sampai kebersihan, keamanan, dan kenyamanan kawasan terganggu. Tidak boleh ada lagi PKL yang terlalu dekat dengan gedung maupun parkir di area bawah. Semua diarahkan ke tempat yang sudah disiapkan,” jelasnya.
Dalam penataan lanjutan, Pemkab juga tengah mengkaji pembagian zona aktivitas di kawasan KIC. Di antaranya zona PKL, zona permainan anak, serta zona untuk aktivitas lainnya. Pembagian zona tersebut masih bersifat dinamis dan akan disesuaikan dengan hasil kajian perangkat daerah terkait.
Pemkab berharap penataan ini dapat menjaga keseimbangan antara aktivitas ekonomi masyarakat dengan fungsi utama KIC sebagai kawasan perkantoran pemerintah daerah dan area olahraga.
Sekda menargetkan hasil penataan dan kurasi pedagang dapat segera ditetapkan. Bahkan, Bupati Kuningan menginginkan penataan UMKM di kawasan KIC dapat diluncurkan pada pekan depan. (didin)