Achmad Nur Hidayat

Penyebab Ekspor Ilegal 5,3 Juta Bijih Nikel: Tata Kelola Hilirisasi Buruk Dan Lemahnya Sistem Pengawasan

oleh

KUNINGAN (MASS) – Komisi Pemberantasan Korupsi memaparkan kajian bahwa ada 5,3 juta ton bijih nikel (nickle ore) telah di ekspor secara ilegal ke China. Praktek penyelupan tersebut terendus KPK bukan berdasarkan data beacukai ataupun data BPS Indonesia namun berdasarkan data customs dari Pemerintah China. Berdasarkan data KPK, penyelundupan bijih nikel terjadi di Pelabuhan China dan … Baca Selengkapnya

Bebas Visa Distop, Lebih Banyak Mudharat daripada Manfaat

oleh

KUNINGAN (MASS) – Kemudahaan bebas Visa yang awalnya diberikan kepada 11 negara dan tahun 2016 diberikan kepada 169 negara melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan diharapkan memberikan dampak ekonomi yang cukup besar. Diberlakukannya bebas visa saat itu diniatkan untuk memberikan manfaat ekonomi yang lebih banyak dan peningkatan perekonomian … Baca Selengkapnya

DPR Minta 80 Seat Bisnis Haji, Sungguh Terlalu dan Tidak Tau Diri!

oleh

KUNINGAN (MASS) – Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra pada selasa (13/6) menyampaikan bahwa Maskapai Garuda Indonesia diminta menyediakan 80 kursi business class buat anggota DPR RI yang mengawasi haji tahun ini. Permintaan tersebut sungguh terlalu dan tidak tau malu karena fungsi pengawasan haji itu menggunakan dana haji dari calon jamaah haji. Sementara tahun 2023 … Baca Selengkapnya

Tata Kelola Ekspor Pasir Laut dan BUMN Karya Kacau Ulah Pemimpin Tak Bervisi

oleh

KUNINGAN (MASS) – Pada hari Jumat 9 Juni 2023 Narasi Institute mengadakan zoominari yang membahas terkait Quo Vadis Keberlanjutan Tata Kelola Pasir Laut dan BUMN Karya. Zoominari yang dipandu oleh Achmad Nur Hidayat ini menghadirkan para nara sumber diantaranya Prof Didin S Damanhuri, Prof Sulfikar Amir, Doktor Fadhil Hasan dan Doktor Said Didu. Pada pembukaan … Baca Selengkapnya

Publik Harus Tolak Ekspor Pasir laut! Ini Bahayanya

oleh

KUNINGAN (MASS) – Alasan publik harus tolak kebijakan ekspor pasir laut karena dengan ekspor pasir laut tersebut Pemerintah sedang membahayakan ketahanan nasional dan kebijakan tersebut untungkan oligarki eksportir. Indonesia sudah melarang ekspor pasir selama 20 tahun. Namun saat ini, entah apa yang merasuki pemerintah saat ini. Setelah 20 tahun dilarang ekspor pasir laut, saat ini … Baca Selengkapnya

Harga Melawan Presiden Itu Berat, Waspadalah Baik Pengusung Maupun Oposisi! (Part 3 of 3)

oleh

Pesan Tersirat Presiden Merupakan Ancaman Demokrasi KUNINGAN (MASS) – Banyak analis yang mengulas bahwa Penahanan Johnny G Plate juga artinya memberikan sinyal kepada para pendukung Presiden agar senantiasa tunduk dan patuh pada kepentingan istana khususnya soal Pilpres 2024. Bila Nasdem, partai pendukung pertama dan utama pemerintahan Jokowi sejak 2014 dapat dihukum sedemikan rupa, apalagi partai … Baca Selengkapnya

Diantara Ganjar dan Anies, Siapakah yang berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi?

oleh

KUNINGAN (MASS) – Ada klaim bahwa bahwa Kurs rupiah menguat 129 point di level 14.706 per dollar AS sebagai bentuk respon pasar atas diumumkannya Ganjar Pranowo menjadi capres yang diusung PDIP. Klaim tersebut disampaikan oleh ekonom Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi dan dimuat di berita nasional. Hal tersebut diasumsikan sebagai respon pasar terhadap … Baca Selengkapnya

Reformasi Hanya Hasilkan Utang dan Kemiskinan

oleh

JAKARTA (MASS) – Reformasi memasuki usia 25 tahun. Perubahan dari rezim otoriter ke rezim reformasi sudah berjalan sejak 1998-2023 tersebut diwarnai banyak warna. Ada warna cerah, ada juga warna suram. Warna cerah adalah bebasnya warga negara berekspresi dan berserikat. sedangkan warna suramnya adalah persoalan ekonomi. Ekonomi dirasakan dalam kurun 25 tahun tidak menunjukan situasi perubahan … Baca Selengkapnya

Manuver Moeldoko KSP dan Firli KPK Dalam Menjegal Anies Baswedan Membahayakan Demokrasi. Mau Dibawa Kemana Negeri ini Tuan?

oleh

JAKARTA (MASS) – Melihat dinamika demokrasi di Indonesia akhir-akhir ini tampak semakin mundur dan mengkhawatirkan. Publik dapat lihat dari manuver-manuver politik saling menjegal dan saling menjatuhkan dengan segala cara. Publik melihat orkestrasi Gerakan menghalangi satu tokoh menjadi kandidat Calon Presiden sangat kasat mata dilakukan institusi negara seperti manuver Kepala KSP Moeldoko ajukan PK ke Mahkamah … Baca Selengkapnya

Bambang Pacul: Adikuasa Elite Parpol Atas Rakyat, ANH: Demokrasi Kiamat

oleh

KUNINGAN (MASS) – Nama Bambang Pacul tiba tiba mencuat ke publik ketika potongan videonya dalam rapat RDP antara Komisi 3 DPR RI dengan Menkopolhukam Mahfud MD berlangsung. Dalam video tersebut Bambang Pacul dan Mahfud MD berbicara tentang Undang Undang Perampasan Aset UUPA. Dalam rapat dengan komisi 3 tersebut Mahfud MD menyampaikan tentang permintaannya agar DPR … Baca Selengkapnya