KUNINGAN (MASS) – Dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten yang digelar Jumat (4/7/2025) siang, Fraksi PKB dalam Pandangan Umum (PU)-nya secara khusus menyoroti kinerja BUMD (Badan Usaha Milik Daerah).
PU yang disampaikan F-PKB mengenai Nota Pengantar Bupati mengenai Raperda RPJMD 2025-2029 itu, dibacakan juru bicara F-PKB Hj Neneng.
Mulanya, F-PKB menyoroti kesenjangan perbandingan kontribusi PAD Kuningan terhadap volume APBD yang hanya 5-6% saja. Padahal rata-rata nasional mencapai 18-20%.
Berdasarkan struktur ABPD selama ini, kata Hj Neneng, terlihat bahwa prosentase kenaikan tertinggi pendapatan adalah pada sektor PAD yang berasal dari komponen pajak dan retribusi daerah.
Dengan kata lain, lanjutnya, komponen yang mengalami kenikan PAD adalah yang dibebankan kepada masyarakat.
“Sementara itu, disisi lain hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan termasuk di dalamnya berupa hasil Perusahaan Milik Daerah yang notabene tanggung jawab pemerintah daerah, justru kurang bisa diandalkan,” jelasnya.
Karena itu, F-PKB mendesak agar RPJMD (Rencana Pembangunan Jangan Menengah Daerah) memuat kebijakan dan langkah yang tegas dan terencana terkait pengelolaan PDAM dan PDAU, sebagai bukti dari tanggung jawab dan komitmen Pemerintah.
“Selama ini kami memandang bahwa pengelolaan BUMD masih belum efektif dan optimal. Hal ini ditunjukkan dengan rendahnya angka ROI (Rate Return of Investmen),” aku F-PKB.
Lantaran itu, PKB merekomendasi penerapan sistem reward and punishment secara tegas kepada pengelola BUMD.
“Kami menyarankan agar Pemerintah Daerah khususnya direksi PDAM dalam hal ini, melakukan reorientasi kebijakan perusahaan dengan memfokuskan pada upaya menekan tingkat kebocoran distribusi air hingga 20% dan target minimal 80% di daerah pelayanan sehingga mampu memberikan kontribusi bukan malah membebani APBD,” pinta PKB.
“Selain itu, perlu optimalisasi pengawasan yang dilakukan oleh badan pengawas dan komisaris sehingga kinerja BUMD dapat berjalan dengan baik,” imbuhnya di akhir. (eki)
