KUNINGAN (MASS) – Kaitan dengan proyek pengadaan sembako bantuan sosial dari pemda, mendapat penyikapan dari Pengamat Politik, Hukum dan Pemerintahan, Abdul Haris SH. Dia meminta agar Badan Kehormatan (BK) DPRD Kuningan bergerak.
“Mestinya BK menindaklanjutinya. Ini ada keterkaitan dengan anggota dewan. Salah satu perusahaan yang menyediakan sembako miliaran tersebut, milik salah seorang anggota dewan,” ketus Haris kepada kuninganmass.com, Kamis (11/6/2020).
Meskipun sekarang nama anggota dewan tersebut tidak masuk struktur perusahaan, namun menurutnya sudah melekat. Terlebih dialihkan atas nama istrinya, Haris menduga terdapat unsur nepotisme.
“Yang namanya KKN itu bukan hanya korupsi saja. Tapi kepanjangannya kan Korupsi Kolusi dan Nepotisme,” jelasnya.
Kalau saja mau ikut pengadaan sembako, imbuh Haris, seharusnya menggunakan perusahaan orang lain. Sehingga tidak diidentik lagi dengan salah seorang anggota dewan.
“Yang jelas saya sangat menyayangkan. Ini perlu ditindaklanjuti oleh BK biar tidak ada lagi sakwa sangka,” pinta Haris.
Ketika dikonfirmasikan, Ketua BK DPRD Iip Syarif Hidayat menegaskan, pihaknya belum bisa mengkaji permasalahan sembako. Disamping belum ada laporan yang masuk ke BK, ia pun belum tahu apakah betul ada keterlibatan anggota dewan dalam penyediaan sembako tersebut.
“Untuk masalah itu, secara pribadi memang saya sempat mendengar tapi saya belum tahu apakah betul ada anggota dewan ikut ke proyek pengadaan sembako atau tidak. Karenanya, masalah tersebut belum dikaji, terlebih tidak ada laporan tentang itu ke kami,” tandas Iip. (deden)
