Connect with us

Hi, what are you looking for?

Kuningan Mass

Government

Soal Rencana Mutasi, Ini Tanggapan Salah Satu ASN

KUNINGAN (MASS) – Terhadap rencana pelaksanaan mutasi/rotasi pejabat, salah seorang ASN Budi Soekarno melontarkan harapannya. Pria yang juga selaku pemerhati ASN ini berani melakukan otokritik sebagai salah satu upaya untuk memperbaiki kekurangan di internal birokrasi.

“Terkait mutasi atau rotasi pejabat kewenangan mutlak bupati sekaligus baperjakat (badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan). Dan menurut saya kinerja baperjakat sudah profesional apalagi dengan adanya ketua baperjakat yang baru, pak Dian Rachmat Yanuar (sekda),” ujarnya kepada kuninganmass.com, Kamis (2/1/2020).

Artinya, imbuh Budi, ketua baperjakat dan tim tidak akan terinvensi oleh pihak manapun dalam hal mutasi atau rotasi ini. Sebab ia menilai sudah cukup handal penilaian ASN untuk penerapannya oleh baperjakat.

“Harapan saya kalau Kuningan pengen maju, pejabatnya harus jujur, cakap, trampil, santun sekaligus didukung dengan kualitas SDMnya, minimal pejabat sekarang baik eselon 4, 3 dan 2 wajib menguasai IT karena tujuannya pelayanan pada people atau publik,” ucapnya.

Budi merasa yakin kinerja baperjakat sudah matang karena memiliki pengalaman mumpuni. Ia menaruh harapan pula, pejabat yang masuk gerbong mutasi/rotasi betul-betul orang yang disiplin dan menerapkan kedisiplinan tersebut kepada bawahannya.

“Selain harus amanah, jangan sampe masih dijumpai ASN yang pagi ngabsen, lalu ngereles teu puguh. Sorenya ngabsen kembali. Itu tidak benar. Dan pejabat juga harus rapi penampilannya, masa sepatu aja dekil,” saran Budi.

Selaku orang yang kerap mengamati internal birokrasinya, Budi menilai dalam proses mutasi/rotasi masih ada intervensi dari berbagai pihak. Faktor kedekatan, menurut dia, masih dominan.

“Buat apa diberlakukan open bidding (lelang jabatan, red) kalau seperti itu. Orang yang pinter gawe jeung rajin, lila naek jabatan. Apakah karena gak punya duit dan puntangeun?,” ketusnya.

Dalam mengomentari pejabat berstatus PLT (Pelaksana Tugas), Budi menilai para pejabat PLT hanya numpang keren saja. Kinerjanya gagal, tidak ada perubahan. Padahal setidaknya mereka punya inovasi kinerja yang memuaskan masyarakat.

“Padahal PLT juga bisa didefinitifkan kalau baperjakat melirik ke arah situ,” pungkas Budi. (deden)

Advertisement

Berita Terbaru

Advertisement
Advertisement

You May Also Like

Advertisement