KUNINGAN (Mass) – Walaupun rencana eksplorasi energi panas bumi (Geothermal) di kawasan Gunung Ciremai masih menuai gelombang protes, namun sejumlah dukungan kembali muncul. Kali ini, gabungan Ormas dan LSM yang mengatasnamakan Forum Aktivis (Fakta) Kuningan mempunyai pemikiran berbeda untuk mendorong agar proyek Geothermal bisa terwujud.
“Pasca sosialisasi Geothermal di Horison beberapa waktu lalu, kami kemudian melakukan diskusi untuk menyikapinya. Saya berharap, pemda dapat mengamankan rencana pemanfaatan panas bumi itu sebagai bentuk tanggungjawab dalam rangka mendukung program pemerintah pusat,” kata Ketua Barak sekaligus Koordinator Fakta Kuningan, Nana Rusdiana SIP kepada awak media, Rabu (26/10).
Menurutnya, adanya sosialisasi saat itu dinilai membantu masyarakat agar lebih mendapat masukan pengetahuan, wawasan dan informasi yang jelas. Sehingga, masyarakat dapat memahami secara rasional dan obyektif terkait rencana pemanfaatan panas bumi (Geothermal) di Kabupaten Kuningan.
“Pemda harus menyikapi serius dan bersikap tegas terkait rencana Geothermal. Itu sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus dilaksanakan secara nyata dan bertanggungjawab,” tandasnya.
Akan tetapi, pihaknya juga berharap rencana pemanfaatan panas bumi di wilayah kawasan Gunung Ciremai harus memperhatikan dampak lingkungan. Sehingga, pengelolaannya nanti harus mengutamakan daya dukung lingkungan.
“Artinya, pemerintah jangan cuma memperhatikan karena sisi potensi panas buminya saja. Meskipun kebutuhan pemerintah terhadap energi terbarukan sangat tinggi, bukan berarti harus mengorbankan lingkungan akibat dari kemungkinan dampak negatif pengelolaan dan pemanfaatan energi geothermal itu,” ungkapnya.
Pihaknya juga meminta, rencana itu perlu dikaji secara proporsional dan professional. Jika rencana geothermal ini tidak dikelola dengan baik dan bertanggung jawab, selain faktor sosial dan psikologis masyarakat, faktor alam sendiri mengandung risiko yang tidak ringan.
“Rencana pemanfaatan Geothermal justru menjadi kesempatan baik bagi pemda. Adanya rencana pemanfaatan panas bumi di Kabupaten Kuningan, merupakan kesempatan yang sangat baik juga bagi pemerintah daerah untuk membuktikan kemampuannya dalam melaksanakan kewenangan, yang menjadi hak daerah untuk membangun daerahnya selama tidak melanggar ketentuan perundang-undangan,” pungkasnya. (andri)
