JAKARTA (MASS) – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Kuningan Indonesia (HMKI) dan Dewan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (DEMA PTKIN) Se-Indonesia menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Senin (20/10/2025). Aksi nasional ini digelar sebagai agenda evaluasi tepat satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Massa aksi menilai pemerintahan Prabowo-Gibran selama setahun berjalan belum menunjukkan keberpihakan kepada rakyat dan gagal mewujudkan janji-janji kampanye. Aliansi mahasiswa menyoroti adanya kontradiksi antara janji politik, seperti program ‘Makan Beracun Gratis’, dengan realitas yang dihadapi masyarakat.
“Pemerintahan hari ini kami nilai gagal dalam menyejahterakan rakyat. Janji-janji manis saat kampanye ternyata kontras dengan realita pahit yang kami rasakan, terutama di sektor pendidikan dan ekonomi,” ujar Rifqi Fadhillah, Ketua Umum HMKI saat diwawancara.
Sorotan Utama dan Tuntutan Aksi
Aliansi mahasiswa menyoroti beberapa rapor merah pemerintahan selama satu tahun terakhir. Koordinator Pusat DEMA PTKIN, M Syahru Shobirin , menyatakan dalam orasinya bahwa pemerintah saat ini cenderung “tuli” terhadap kritik dan aspirasi publik.
“Alih-alih fokus pada pemenuhan janji, pemerintah justru sibuk dengan politik bagi-bagi kekuasaan dan melanggengkan dinasti politik. Suara rakyat diabaikan,” kata salah satu peserta aksi, Shobirin.
Beberapa isu krusial yang diangkat dalam aksi evaluasi ini meliputi:
1. Evaluasi total program Makan Beracun Gratis (MBG) yang dinilai gagal menyentuh akar kebutuhan rakyat.
2. Pemerataan pendidikan di seluruh Indonesia, baik formal maupun nonformal.
3. Peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik melalui upah layak, tunjangan profesi, serta pengembalian anggaran pendidikan yang terserap MBG.
4. Pertanggungjawaban Prabowo–Gibran atas dugaan pelanggaran HAM yang memakan korban sejak 20 Oktober 2024.
5. Hentikan bisnis militer dan keterlibatan aparat dalam ruang publik, serta tegakkan supremasi sipil.
6. Bebaskan mahasiswa yang ditangkap karena menyuarakan pendapat.
7. Hentikan kekerasan, intimidasi, dan pembungkaman terhadap rakyat yang memperjuangkan demokrasi.
8. Tolak ekspansi tambang yang merusak tanah adat, lingkungan, dan ekosistem rakyat.
9. Evaluasi total Kabinet “Gemuk” Merah Putih yang dinilai tidak efisien dan sarat kepentingan politik.
Massa aksi menuntut Presiden Prabowo Subianto untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh atas kinerja kabinetnya, membatalkan kebijakan yang tidak pro-rakyat seperti kenaikan UKT, dan menghentikan segala upaya pelemahan demokrasi serta pemberantasan korupsi.
Aksi yang berlangsung damai ini ditutup dengan pembacaan pernyataan sikap dan istighosah dari aliansi mahasiswa. Mereka menegaskan, aksi ini merupakan komitmen mahasiswa sebagai agen kontrol sosial untuk terus mengawal jalannya pemerintahan. (eki)
