KUNINGAN (MASS) – Di balik Program Makan Bergizi Gratis (MBG), ada ribuan petani yang ikut bekerja agar makanan bergizi sampai ke tangan anak-anak Indonesia. Kami menanam, merawat, dan memanen dengan harapan hasil bumi kami menjadi bagian dari program besar negara.
Hari ini, kami para petani selada hidroponik di Kabupaten Kuningan justru menjadi pihak yang paling terdampak.
Kami mendengar, Korwil SPPI Kabupaten Kuningan mengarahkan seluruh kepala dapur MBG di Kuningan untuk tidak lagi menggunakan sayur mentah, termasuk selada. Alasannya adalah gizi dan food waste. Akibat arahan itu, selada langsung dicoret dari menu di seluruh dapur MBG Kabupaten Kuningan.
Kami menghormati setiap kebijakan. Tetapi kami juga berhak bertanya: apa dasar larangan ini, dan mengapa pelaksanaannya berbeda dengan yang ditampilkan Badan Gizi Nasional?
Selada Adalah Sayuran Bergizi, Bukan Sekadar Hiasan
Selada bukan hanya pelengkap tampilan makanan. Selada mengandung vitamin A, vitamin K, folat, serat, dan antioksidan yang bermanfaat bagi tumbuh kembang anak. Selada hidroponik yang diproduksi dengan baik, dicuci sesuai standar higiene, aman untuk dikonsumsi sebagai bagian dari menu MBG.
Yang perlu dibedakan adalah garnish dan sayuran pendamping. Garnish adalah hiasan yang memang sering tidak dimakan. Tetapi selada yang menjadi bagian dari porsi makan anak bukanlah garnish dan bukan pula food waste. Jika dimakan, ia menjadi sumber gizi.
Menyamakan selada dengan sampah makanan adalah pandangan yang menurut kami perlu diluruskan.
Yang Terbuang Bukan Seladanya, Tapi Harapan Petani
Selada membutuhkan waktu sekitar 30–40 hari untuk panen. Petani sudah mengeluarkan biaya benih, nutrisi, listrik, air, dan tenaga kerja. Ketika larangan datang secara tiba-tiba, hasil panen kehilangan pasar dalam hitungan hari.
Selada tidak bisa disimpan lama. Jika tidak terserap, petani merugi dan panen berakhir menjadi benar-benar food waste.
Ironisnya, kebijakan yang katanya ingin mengurangi food waste justru berpotensi menciptakan pemborosan di tingkat petani.
Dimana Konsistensi Kebijakan?
Hal yang paling membingungkan adalah masih adanya unggahan resmi Kepala Badan Gizi Nasional, Sudaryono, yang menampilkan menu MBG dengan selada. Jika di tingkat nasional selada masih muncul dalam publikasi resmi MBG, mengapa di Kabupaten Kuningan justru dilarang total?
Jangan sampai terjadi standar yang berbeda antara pusat dan daerah. Dapur MBG, petani, dan masyarakat membutuhkan aturan yang jelas, seragam, dan memiliki dasar yang transparan.
Kami Meminta Kejelasan dan Keberpihakan
Tulisan ini bukan untuk menolak Program MBG. Kami mendukung penuh program yang bertujuan memperbaiki gizi anak Indonesia.
Namun kami meminta Badan Gizi Nasional, SPPI, dan seluruh pemangku kebijakan memberikan penjelasan yang konsisten. Jangan biarkan petani menjadi korban dari kebijakan yang berubah-ubah atau berbeda penafsiran di setiap daerah.
Selada bukan musuh MBG. Petani selada adalah mitra negara dalam menyediakan pangan bergizi. Kebijakan yang baik seharusnya melindungi keduanya: anak-anak Indonesia dan petani Indonesia.
Oleh: Ade T – Petani Selada Hidroponik Kabupaten Kuningan