KUNINGAN (MASS) – Positifnya Sekda Dr H Dian Rachmat Yanuar patut menjadi pelajaran bagi semua. Terutama bagi para wakil rakyat yang merencanakan hendak study banding ke Bali, Lombok, Lampung dan lainnya.
“Pak sekda itu positif karena sering ke luar kota. Ini harus jadi pertimbangan para anggota dewan yang akan study banding,” ujar Abdul Haris SH, pengamat pemerintahan politik dan hukum, Rabu (18/11/2020).
Pihaknya tidak mau kelak puluhan wakil rakyat terpapar corona sepulang dari study banding. Apa yang menimpa sekda mestinya jadi penghalang bagi mereka yang memaksakan diri untuk “jalan-jalan” ke luar pulau.
“Itu hambur-hambur uang. Anggarannya besar loh. Bisa ratusan juta. Masa sih disaat rakyat sedang susah, wakilnya malah hepi-hepi,” ketusnya.
Termasuk sekwan yang kabarnya mau ikut, Haris meminta agar tidak memaksakan diri. Jangan sampai membuat kekeliruan lagi seperti sebelumnya. Ia mencontohkan, konsultasi ke provinsi dan kemendagri setelah putusan, baginya adalah sebuah kekeliruan.
“Masa konsultasi dilakukan setelah putusan. Harusnya sebelum putusan. Sekwan itu harus berdiri di dua kaki. Satu kaki ke pucuk pimpinan dewan, satu kaki lagi ke bupati,” ucap Haris.
Dasar putusan terkait plt ketua dewan pun dikritisi olehnya. Haris merasa perlu mengetahui isi dari hasil paripurna yang diserahkan ke provinsi. Jangan sampai nanti malah ditertawakan oleh provinsi.
“Nah ini juga peran sekwan yang harus memahami aturan dan mampu berdiri di dua kaki,” tandasnya.
Bukan hanya itu, dengan terpaparnya sekda, Haris juga meminta agar ruang kerja sekda ditutup. Sebab dirinya merasa khawatir bisa merembet ke stafnya, atau ke bupati, wabup dan pejabat lainnya.
“Waktu itu sepulang dari luar kota, pa sekda masuk ke ruang kerjanya ga? Kalau masuk, ya sekarang harus ditutup. Khusus ruang sekda aja karena kan ada skat tuh kalau dengan ruangan lainnya,” seru Haris. (deden)
