KUNINGAN (MASS) – Kepengurusan Democracy Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Kabupaten Kuningan dibawah kepemimpinan Oon Mujahidin atau yang lebih dikenal Pecoy resmi dilantik, Rabu (17/11/2021) kemarin.
Kepengurusan organisasi yang berfokus pada pendidikan politik pada periode 2021-2024 itu, dilantik secara langsung oleh DEEP Pusat.
Hadir dalam pelantikan, Asisten Daerah 1 H Nurahim, Ketua DPRD Nuzul Rachdy, Kepala Kesbangpol, H M Budi Alimudin, Ketua KPU Asep Z Fauzi beserta Komisioner, Maman Sulaeman.
Selanjutnya Ketua Bawaslu Ondin Sutarman, Rektor Unisa Nurul Iman Hima Amrullah, Ketua KNPI Yusuf Dandi Asih, dan Ketua organisasi pemantauan Pemilu serta tamu undangan yang hadir.
“Innalilahi Wa Innalilahi Rojiun, tentunya amanah ini merupakan tanggungjawab yang harus dilakukan demi kemajuan tatanan negara dan meningkatkan kesadaran kaum millenial terhadap Demokrasi, khususnya di Kabupaten Kuningan,” ujar koordinatoor DEEP, Pecoy didampingi sekertarisnya Nova Rizky Sugema.
Dijelaskan Om Pecoy, kedepannya DEEP akan berpartisipasi dalam pengawasan pengambilan kebijakan baik itu di lembaga Eksekutif maupun di lembaga Legislatif dengan mengedepankan hasil-hasil kajian dengan asas demi kesejahteraan rakyat.
Asisten Daerah bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asda 1), Nurahim mewakili Bupati Kuningan dalam smabutannya menyebut pemerintah daerah menyambut baik hadirnya DEEP di Kuningan.
“Organisasi DEEP diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, baik itu kalangan millenial maupun lainnya untuk mengahadapi Pesta Demokrasi di tahun 2024 mendatang,” ujarnya.
Adapun selain pelantikan, dalam kegiatan tersebut juga digelar penyampaian materi dari beberapa narasumber seperti Ketua DPRD Nuzul Rachdy, Rektor Unisa Nurul Iman Hima Amirullah dan Ketua KPU Asep Fauzi.
Nuzul, dalam kesempatan itu menyampaikan materi tentang Fungsi Legislatif Terhadap Kebijakan Demokrasi.
DPRD, merupakan hasil dari pemilu yang berdiri atas visi kesejahteraan rakyat yang demokratis, religius, dinamis sesuai aspiras masyarakat.
Karenanya, misi dari DPRD adalah mewujudkan aspirasi rakyat dalam pelaksanaan pemerintahan daerah, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pemerintah melalui perbaikan dan pembuatan peraturan daerah.
Legislatif, kata Zul. mendorong terselenggaranya pemerintahan yang baik, efektif dan efisien melalui fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah kabupaten Kuningan.
Dorongan lainnya, bisa juga dari unsur pemberdayaan masyarakat melalui organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial politik, maupun organisasi lainnya.
“Termasuk next DEEP bisa berkolaborasi dengan DPRD untuk melakukan pemberdayaan dan meningkatkan kebijakan demi masyarakat,” ucapnya.
Narasumber lainnya, Rektor Nurul Iman Hima Amrullah menyebut demokrasi di Indonesia dari tahun ke tahun selalu berubah.
“Ada format-format baru yang kemudian menyajikan sesuatu yang baru kepada masyarakat. Dari segi teknis kepemiluan misalnya kemarin ada Pemilu disibukkan dengan proses pemilu di Indonesia ini,” sebutnya.
Pada 2024, Iman menuturkan, proses Pemilu nantinya mulai disatukan dalam satu tahun. Dan hal ini menjadi perhatian bagi seluruh komponen masyarakat untuk berpartisipasi.
Narasumber Ketua KPU Kuningan, Asep Z Fauzi menyampaikan, hingga saat ini, untuk menghadapi Pemilu 2024, belum ada kepastian penyelenggaraan keputusan penghitungan suara dan masih didiskusikan.
“Ada versi penyelenggara dan pemerintah. KPU sudah merancang desain tahapan pemilu dengan memperhitungkan terkait dengan Pemilu serta 2024 sudah ditetapkan tahun politik. Mulai dari Presiden, DPR RI sampai DPRD, dan Bupati/Walikota),” paparnya.
Menyinggung rencana adanya penambahan dapil di Kuningan, Asfa menjelaskan bahwa Penataan Daerah Pemilihan, disesuaikan dengan kultural budaya masyarakat dengan beberapa prinsip penataan Dapil.
“Pertama, kesetaraan suara, kedua ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional, ketiga proporsionalitas, keempat Integralitas wilayah, kelima conterminus dan keenam kohesivitas, serta kesinambungan,” ujarnya. (eki)
