KUNINGAN (MASS) – Adanya pertemuan antara bupati dan 6 fraksi DPRD Kuningan (minus Gerindra dan PKB) di Pendopo, memantik sorotan dari sejumlah kalangan. Tidak sedikit dari mereka yang memprediksikan, “rapat setengah kamar” tersebut berkaitan dengan Perumda Aneka Usaha.
“Karena memang permasalahan PDAU sudah jadi opini publik yang meluas dan khususnya jadi perbincangan oleh semua kalangan, di warung kopi, di pasar, di kantor swasta serta di kantor pemerintah yang berada di Kuningan,” kata Pengamat Sosial Politik, Abidin SE, Rabu (29/9/2021).
Pertemuan bupati dengan 6 fraksi tersebut, imbuhnya, memunculan beragam sepekulasi. Ada yang memprediksikan wacana pembentukan Pansus PDAU tidak jadi.
“Ada juga yang menduga barter kepentingan dan lain lain sebagainya. Semuanya dianggap wajar dan hak bagi rakyat Kabupaten Kuningan untuk berpendapat,” kata Abidin.
Menurut analisanya, dari semua kejadian tentang PDAU bisa dijadikan barometer. Pertama, dilihat dari aspek politik dalam pandangan umum tentang RAPBD perubahan 2021, ada lima fraksi mewacanakan harus dibentuk Pansus PDAU. Diantaranya Fraksi PKS, Golkar, Demokrat, PAN dan PPP.
“Selanjutnya fraksi PKB dalam paripurna tidak mewacanakan tapi H Ujang Kosasih selaku ketua PKB telah sangat jelas dan cukup lantang sekali di media berstatement meminta PDAU dibubarkan. Berikutnya fraksi Gerindra Bintang absen dan fraksi PDIP melakukan pembelaan pada PDAU,” paparnya.
Dinamika yang terjadi di gedung dewan menurut Abidin, adalah hal yang biasa dan wajar-wajar saja. Sebab, lembaga politik dan semua fraksi pertaruhanya politik karena mempertontonkan integritas partainya masing-masing.
“Seandainya fraksi yang ada tidak jeli dan hati-hati dengan mengenyampingkan amanah dari rakyat, tapi mengedepakan kepentingan politik pragmatis maka rakyat pemilih akan meninggalnya di pemilu 2024 yang akan datang karena hilangnya kepercayaan,” tandasnya.
Analisa keduanya, dari sisi prosedur jumlah fraksi yang menyatakan setuju adanya pembentukan pansus PDAU jumlahnya sudah mencapai 50 persen plus satu. Diantaranya PKS 7 kursi, Golkar 5 kursi, Demokrat 5 kursi, PAN 5 kursi dan PPP 4 kursi.
Menurut Abidin, hitung-hitungan menang kalau terjadi pemungutan suara (voting). Apalagi ditambah PKB 6 kursi maka semakin kuat karena jumlahnya me jadi 32 kursi.
“Karena saya punya keyakinan pernyataan Ketua PKB Ujang Kosasih gak main-main mewakili fraksinya akan mendukung pansus dari dua sisi tersebut di atas mempertaruhkan integritas partainya masing-masing. Keyakinan saya pansus PDAU akan terwujud yang mana hasilnya ditunggu rakyat Kuningan,” ucap dia.
Abidin menambahkan, PDAU lumbung uang rakyat melalui PAD yang dapat menggerakkan perekonomian secara umum dan bisa menekan sertamenurunkan angka kemiskinan dari peringkat termiskin di Jawa Barat. Menirukan Gubernur Ridwan Kamil, Abidin mengungkapkan, dari jumlah 27 kabupaten/kota, Kuningan peringkat ke 27.
Ketiga, tambahnya, sisi aspek teknis secepatnya dibawa ke rapat badan musyawarah dan pansus secepatnya dibentuk. Kemudian pansus bekerja dan rakyat menunggu hasil kerja pansus DPRD dalam bentuk rekomendasi.
“Apa perlu PDAU diaudit oleh akuntan pubik yang independen, dewan saya yakin untuk selanjutnya lebih memahami,” pungkasnya. (deden)
