KUNINGAN (MASS) – Pemerintah RI mengumumkan rencana pengalihstatusan P3K Paruh Waktu ke P3K Penuh Waktu pada bulan Januari 2027 mendatang, sekaligus membuka lowongan untuk rekrutmen CPNS. Kabar tersebut tentu jadi kabar gembira bagi yang telah berkarir atau hendak berkarir di dunia birokrasi dan pemerintahan.
Meski begitu, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (juklak-juknis) pengalih statusan itu masih ditunggu pemerintah daerah. Kepala BKPSDM Kuningan Beni Prihayatno, beberapa waktu lalu ditanya hal tersebut, ia bilang memang ada wacana pengalihan status P3K dialihkan ke pusat per 1 Januari 2027. Hanya saja belum jelas mekanismua, apakah statusnya saja yang dialih ke Pusat atau berikut sistem penggajihannya juga.
Diterangkannya, sebelumnya mekanisme P3K Paruh Waktu mirip seperti honorer, bahkan penggajihanya pun disesuaikan dengan kemampuan masing-masing instansi. Bedanya,P3K Paruh Waktu sudah mendapat pengakuan. Sementara P3K Penuh Waktu lebih jauh lagi, mereka adalah pegawai yang sudah mendapat NIK, ASN.
“Justru itu, kalo Paruh Waktu diangkat semua jadi beban daerah sementara DAUnya tetap (akan jadi beban daerah?). Makanya kemarin sebelum adanya rencana (P3K) ditarik ke pusat, sebelumnya hanya diangkat yang kategori 2, ada 81 orang itumah mandatory, wajib diangkat,” ucapnya.
Pun begitu dengan rekrutmen CPNS, Beni bilang pihaknya masih menunggu mekanismenya dari Pusat. Pada tahun ini, Kabupaten Kuningan sendiri kita tidak mendaftarkan rekrutmen CPNS karena anggaran daerah, bahkan dilakukan moratorium.
Biasanya, anggaran untuk gaji ASN -termasuk P3K Penuh Waktu-, diambil dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang merupakan transfer dari pemerintah pusat. Jika koutanya bertambah sedangkan DAU dari pemerintah pusat tetap, akan jadi beban tersendiri untuk keuangan daerah.
“Tergantung 2027 juga menunggu kemampuan daerah. Apakah mau dibuka CPNS atau tidak, kalo cukup (anggarannya, baru diputuskan) mau berapa orang,” kata Beni, belum pasti.
Narasi serupa juga disampaikan Kepala BPKAD Kabupaten Kuningan Deden Kurniawan. Kala ditanya soal alih status P3K Paruh Waktu ke P3K Penuh Waktu, dan pengangkatan CPNS seperti apa kesiapan keuangan daerahnya, Deden mengamini belum ada mekanisme-nya dari pusat. (eki)