KUNINGAN (MASS) – Pada Jumat (5/7/2024) kemarin, sejumlah warga yang mengatasnamakan Forum Masyarakat Lebakwangi Peduli, mendatangi balai desa mempertanyakan beberapa aspek terkait pembangunan desa, terutama mengenai pelaksanaan proyek dan keterlambatan Program Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
Pertanyan demi pertanyaan itu disampaikan masyarakat saat audiensi bersama Pemdes Lebakwangi. Pasca audiensi, Sekretaris Desa Lebakwangi, Nana Juliana, mengonfirmasi bahwa dalam pertemuan tersebut membahas sejumlah isu penting.
“Betul tadi ada audiensi dari forum masyarakat Lebakwangi Peduli yang mempertanyakan beberapa hal mengenai pembangunan, termasuk angka dan pelaksanaan. Setelah dikonfirmasi oleh kami pihak pemerintahan desa dan BPD, alhamdulillah bisa diselesaikan dengan baik,” ujarnya.
Ulis Nana juga mengamini, salah satu proyek yang dibahas adalah tempat pembuangan sampah yang belum selesai.
“Ada kegiatan yang belum dilaksanakan yaitu tempat pembuangan sampah. Awalnya direncanakan di pinggir jalan, namun ada desakan dari masyarakat untuk tidak membangun di situ karena dekat dengan pemukiman. Selain itu, saat itu sawah di lokasi tersebut masih digarap, jadi kami tidak mau merugikan masyarakat,” jelas Nana.
Menurutnya, kesimpulan dari audiensi adalah masyarakat menunggu penjelasan terkait keterlambatan pembangunan tempat pembuangan sampah.
“Alhamdulillah, pembangunan sedang dilaksanakan. Mereka minta secepatnya untuk diselesaikan, dan tadi sudah akan dibikin berita acara. Forum Masyarakat Lebak Wangi Peduli meminta kepala desa dan pemerintahan desa, termasuk BPD, untuk mengawasinya. Mereka juga kita ajak untuk mengawasi bersama supaya pelaksanaannya selesai dalam waktu yang ditentukan, kurang lebih satu bulan, karena cuaca sedang tidak menentu,” tuturnya.
Nana juga menjelaskan bahwa tempat pembuangan sampah awalnya direncanakan dekat pemotongan ayam, tetapi ada penyewa di tempat sebelahnya.
“Pak Kuwu akhirnya melegowokan sebagian tanah bengkoknya untuk dijadikan tempat pembuangan sampah,” tambahnya.
Permasalahan lain yang dibahas adalah terkait sertifikat PTSL yang belum jadi. Nana menjelaskan bahwa hal itu terjadi karena memang masih ada ratusan PTSL yang belum ditebus.
“Permasalahan lainnya terkait sertifikat PTSL ko belum jadi, karena masih tertahan di BPN juga masih ada 700 dan disini aja yang jadi masih ada 800 tapi belum ditebus. Jadi masyarakat itu taunya jadi tapi ko gak diberikan. Ya, kami kan jadi harus bayar dia bukan gratis kan PTSL itu bayarnya 150 ribu, kita juga mintanya 150 ribu, karena belum dibayar jadi kita gak berikan,” ujarnya.
“Alhamdulillah, berkat kerja dari semuanya baik dari kapolsek, kecamatan, Satpol PP, Koramil, Danramilnya, ketua BPD, serta kepala desa dan perangkat desa bisa menjelaskan apa adanya,” tutupnya. (riyan)
