Transparansi Biaya Debat Publik Masih Dipertanyakan

KUNINGAN (MASS)- Pelaksanaan Debat Publik Calon Bupati dan Wakil Bupati sudah selesai dilaksanakan. Bahkan, Pilbup pun sudah selesai dilakukan dan hampir pasti menang nomor urut tiga paslon AR.

Meski begitu hingga saat ini masih menyisakan permasalahan, terutama masalah besaran dana yang digunakan. Dalam draf yang beredar di masyarakat luas dana yang digunakan tersebut mencapai Rp209.500.000.

Dalam draf itu semua terinci mulai dari biaya  moderator penyiar tvOne yang nilainya Rp25 juta, hingga biaya publikasi di berbagai media. Kemudian, biaya pengamanan Polres Kuningan Rp5 juta, Kodim Rp2,5 juta, Dishub dan Satpol Rp1,5 juta, serta biaya penginapan panelis Rp2.250 .000.

Banyak masyarakat yang kecewa terkait debat yang dinilai ‘garing’ tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Biaya tersebut dinilai pemberosan. Namun, masyarakat tidak mendapatkan hasil dan KPU terkesan hanya melakasanakan kewajibannya.

Bahkan, media yang dicantumkam  di dalam draf tersebut meradang. Pasalnya, biaya publikasi tidak sebesar yang diterima. Padahal sudah bererdar luas di masyarakat. Dampak dari hal tersebut media banyak dicibir dan media dituduh  berdiam diri karena mendapatkan ‘jatah’.

“Yang diterima Rp100 ribu, ditulis Rp250 ribu, kan malu. Bahkan, katanya untuk live di TV nilainya Rp30 juta nyata Rp15 juta, jadi saya ingin  meminta klarifikasi kepada KPU, benar ga biayanya seperti itu?” ujar Mang Sukun (Suarakuningan.com), di Kantor KPU Kuningan, Minggu (1/7/2018).

Karena kan lanjut dia, nanti dari pihak EO akan memberikan laporan. Pihaknya merasa dirugikan karena sudah beredar luas di masyarakat.

Bukan hanya Mang Sukun, Agung Jonlianto pun meradang. Menurutnya, kuninganterkini.com tertulis Rp250 ribu, padahal serupiah pun tidak menerima. Bahkan, untuk masuk menyaksikan debat pun tidak diberikan id card.

Kuninangmass.com pasca debat pernah konfrmasi ke pihak EO. Pihak EO yang diwakili Ageng mengaku, draf itu hanya rancangan awal dan dinilainya tidak sebesar itu.

“Ada orang yang menyebarkan secara disengaja. Maklum lagi  sensitif. Racangan anggaran dikira adalah anggaran. Kalau data resmi ada bagian anggaran KPU,” ujar Ageng.

Sementara itu, KPU Kuningan yang diwakili oleh dua anggota komisioner yakni Dadan Hamdani dan Asep Fauzi mengatakan, dana untuk debat publik sekitar Rp195 juta-an dan itu pun belum dipotong pajak. Hingga saat ini pihak belum menyelesaikan masalah itu karena masih fokus ke pekerjaan yang lain. (agus)

error: Hak Cipta Berita Milik Kuninganmass.com