Serap Aspirasi, Amin Terapkan Program Suling

KUNINGAN (Mass) – Terobosan baru dilakukan Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat Komisi XI, H Amin Santono SSos MM dengan menerapkan program Shubuh Keliling (Suling) di sejumlah titik. Selain agar lebih dekat dengan para konsituennya, politisi asal Desa Haurkuning itu menilai kegiatan keagamaan ini sebagai wujud untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Dalam kesempatan itu, H Amin yang hadir bersama istrinya Hj Yoyoh Rukiyah STr Keb anggota DPRD Provinsi Jabar Komisi V di Masjid Agung Nusul Hasanah Desa Ciberung Selajambe, sekaligus melaksanakan Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan MPR RI terkait UUD 1945, Pancasila, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Sosialisasi yang dikemas secara unik yakni berupa Suling itu, dilakukan mulai sejak pukul 04.30 pagi sehabis shalat berjamaah.

Tak hanya itu, tausyiah kebangsaan guna membangun kharakter pancasila masyarakat desa dilakukan oleh pembicara kondang DR H Nurul Qomar MPd yang akrab disapa Haji Komar mantan artis 4 sekawan.

Acara Suling dihadiri sedikitnya 800 warga masyarakat baik dari perangkat desa, BPD, Karang Taruna, Kader Posyandu, Tim Penggerak PKK, Muslimat NU ranting desa, tokoh alim ulama dan unsur Muspika Selajambe serta perwakilan kepala desa di luar Desa Ciberung.

Dalam sambutannya, H Amin Santono kepada awak media, Senin (22/8), mengatakan, kegiatan Suling serta Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan MPR RI sangat penting bagi masyarakat khususnya Desa Ciberung. Sosialisasi ini bertujuan memberikan pemahaman terhadap masyarakat terkait tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Lokasi atau desa yang menjadi pelaksanaannya kegiatan ini adalah desa pilihan. Sebagai anggota MPR/DPR RI, saya sudah tugasnya mensosialisasikan 4 pilar ini,” tandasnya.

Dirinya mengaku, dalam satu tahun ini bisa turun ke masyarakat hingga 20 kali. Dalam satu titik minimal harus terjun ke 10 desa, dengan rata-rata sebanyak 15 desa.

Dalam kesempatan itu juga, Hj Yoyoh Rukiyah sebagai istri dari anggota DPR RI sekaligus anggota DPRD Provinsi Jabar Komisi V menilai, pentingnya 4 Pilar Kebangsaan MPR RI. Sebab, hal itu merupakan semua elemen masyarakat dalam berbangsa dan bernegara.

“Setiap warga negara harus memahami dan mengamalkan makna dari masing masing pilar tersebut. Ibu bapak saya juga sama wakil rakyat dari Kuningan, hanya saya fokus ke Jabar. Saya juga berjuang agar warga Kuningan terus sejahtera,” katanya.

Sementara itu, pembicara tausyiah kebangsaan yang disampaikan DR H Nurul Komar memberikan tema materi lebih spesifik yakni membangun karakter pancasila dalam kehidupan masyarakat Desa Ciberung.

Dirinya menjelaskan beberapa poin yang menjadi keresahan masyarakat saat ini seperti nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya bangsa tidak dijadikan sumber etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara oleh sebagian pemimpin dan masyarakat. Sehingga, akibatnya krisis akhlak dan moral berupa ketidakadilan, korupsi, kolusi nepotisme, dan pelanggaran hukum serta pelanggaran HAM.

“Konflik sosial budaya telah terjadi karena kemajemukan suku, budaya dan agama yang tidak dikelola dengan baik dan adil oleh pemerintah dan masyarakat, yang mengakibatkan tawuran warga, dan terorisme. Penegakan hukum tidak berjalan dengan baik dan pelaksanaannya telah diselewengkan sedemikian rupa, akibatnya tidak adanya keadilan dan persamaan hak warga negara di hadapan hukum,” ungkapnya.

Selain itu kata Komar, prilaku ekonomi yang berlangsung dengan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme serta kurangnya keberpihakan kepada kelompok usaha kecil dan menengah yang mengakibatkan krisis ekonomi yang berkepanjangan. Sehingga berpotensi mengakibatkan hutang besar yang dipikul oleh negara, pengangguran, kemiskinan dan kesenjangan sosial.

“Lalu, sistem politik tidak berjalan dengan baik, sehingga mengakibatkan belum dapat melahirkan pemimpin-pemimpin  yang amanah dan mampu memberikan keteladanan, serta pemimpin yang mampu memperjuangkan kepentingan rakyat. Adapula dampak dari penyalahgunaan kekuasaan sebagai akibat lemahnya fungsi pengawasan oleh internal pemerintah dan lembaga perwakilan rakyat, serta terbatasnya pengawasan oleh masyarakat dan media massa pada masa lampau. Akibatnya, berkurangnya bentuk kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara negara,” pungkasnya.(andri)

error: Hak Cipta Berita Milik Kuninganmass.com