KUNINGAN (MASS) – Ruang publik Kabupaten Kuningan belakangan ini diramaikan oleh polemik mengenai Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Sebagian orang mungkin melihatnya sebagai pertentangan antara pemerintah, rumah sakit, dan para pemerhati kebijakan. Namun, jika dilihat dari perspektif demokrasi, fenomena ini justru menyimpan optimisme.
Demokrasi tidak diukur dari seberapa sunyi kritik terdengar, melainkan dari seberapa terbuka ruang dialog tersedia. Ketika pemerintah memberikan penjelasan, pihak rumah sakit menyampaikan argumentasi, dan masyarakat melalui para pemerhati kebijakan menyampaikan kritik maupun analisis, sesungguhnya yang sedang bekerja adalah mekanisme demokrasi itu sendiri.
Kondisi seperti ini menunjukkan bahwa budaya komunikasi publik di Kuningan mulai bergerak menuju kedewasaan. Perbedaan pandangan tidak lagi berhenti di ruang-ruang tertutup, tetapi hadir di ruang publik dengan argumentasi yang dapat diuji bersama. Selama setiap pihak menjunjung etika, menghormati hukum, dan mengedepankan data, polemik bukanlah ancaman, melainkan instrumen koreksi bagi penyelenggaraan pemerintahan.
Di tengah dinamika tersebut, saya juga memberikan apresiasi kepada media massa lokal, khususnya Kuningan Mass, yang mampu meramu pemberitaan secara berimbang dengan menghadirkan berbagai sudut pandang. Media tidak sekadar menyampaikan informasi, tetapi menjalankan fungsi penting sebagai ruang dialog publik. Sikap jurnalistik yang memberi kesempatan kepada semua pihak untuk menjelaskan posisinya merupakan fondasi penting bagi tumbuhnya demokrasi yang dewasa dan masyarakat yang tercerahkan.
Masyarakat pada akhirnya menjadi pihak yang paling diuntungkan. Mereka memperoleh kesempatan mendengar berbagai perspektif sebelum menarik kesimpulan. Di era keterbukaan informasi, publik tidak membutuhkan narasi tunggal, melainkan informasi yang utuh agar dapat menilai suatu persoalan secara rasional.
Filsuf Karl Popper pernah mengatakan, “Kita mungkin salah, dan mereka mungkin benar; melalui usaha bersama, kita dapat semakin mendekati kebenaran.” Kalimat ini mengajarkan bahwa perbedaan pendapat bukanlah sesuatu yang harus dihindari, melainkan proses untuk menguji argumentasi demi menemukan kebijakan yang lebih baik.
Senada dengan itu, Jürgen Habermas menegaskan bahwa legitimasi kebijakan publik lahir dari komunikasi yang rasional di ruang publik. Karena itu, kritik yang berbasis fakta, klarifikasi yang terbuka, dan pemberitaan media yang berimbang merupakan tiga pilar yang saling menguatkan dalam kehidupan demokrasi.
Pada akhirnya, polemik PBG tidak perlu dipandang sebagai pertarungan untuk menentukan siapa yang menang atau kalah. Yang jauh lebih penting adalah memastikan setiap kebijakan dapat dijelaskan, setiap kritik dapat dipertanggungjawabkan, dan setiap informasi sampai kepada masyarakat secara utuh.
Jika budaya ini terus dipelihara, maka Kuningan bukan hanya sedang menyelesaikan sebuah polemik, tetapi sedang membangun tradisi demokrasi yang semakin matang—demokrasi yang tidak takut pada perbedaan, karena percaya bahwa kebenaran akan semakin terang ketika setiap suara diberi ruang untuk didengar.
Oleh: Dadan Satyavadin
Pemerhati Kebijakan Publik