KUNINGAN (MASS) — Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan, Dr. Dian Rachmat Yanuar, M.Si dan Tuti Andriani, SH., M.Kn, menjadi momen sakral yang menandai langkah awal implementasi visi dan misi mereka dalam memimpin Kabupaten Kuningan lima tahun ke depan. Namun, di balik seremoni pengucapan sumpah janji tersebut, berbagai persoalan krusial yang tengah dihadapi Kuningan menjadi sorotan publik.
Ketua PC Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kuningan, Dhika, menegaskan, pemimpin baru Kuningan harus segera bergerak mengurai berbagai permasalahan yang ada, mulai dari isu gagal bayar, tingginya angka pengangguran, kemiskinan, hingga infrastruktur yang belum merata. Tidak hanya itu, ia juga menyoroti rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), baik dari sisi pendidikan maupun kesehatan.
“Bupati dan Wakil Bupati Kuningan harus bisa mengurai persoalan yang ada di kota tercinta kita ini. Mulai dari penyelesaian gagal bayar, mengurangi angka pengangguran, pemerataan infrastruktur pembangunan, isu pendidikan yang diwacanakan menjadi Kabupaten Pendidikan, hingga masalah kesehatan terkait tingginya angka stunting dan meningkatnya kasus HIV,” ungkapnya, Rabu (26/2/2025).
Dhika juga menekankan, kebijakan pemerintah pusat terkait efisiensi anggaran akan berdampak langsung pada seluruh daerah, termasuk Kuningan. Oleh karena itu, ia berharap adanya terobosan nyata dalam 100 hari kerja pertama Dian dan Tuti.
“Melihat realita hari ini, pemerintah daerah tidak bisa bersantai-santai. Harus ada terobosan dan kebijakan yang menjawab permasalahan Kuningan dalam 100 hari kerja pertama,” tegasnya.
Lebih lanjut, Dhika memastikan bahwa PMII Kuningan akan tetap memegang peran sebagai mitra kritis bagi pemerintah daerah. Ia berharap pemerintah tidak hanya fokus pada janji politik, tetapi juga serius dalam mengambil langkah konkret demi kesejahteraan masyarakat Kuningan.
“Kami, atas nama PMII Cabang Kuningan, akan terus berkomitmen menjadi mitra kritis bagi pemerintah daerah. Kami siap memberikan masukan, mengawasi kebijakan, dan bersuara jika ada hal-hal yang tidak sesuai dengan kepentingan rakyat,” tandasnya. (argi)
