Connect with us

Hi, what are you looking for?

Kuningan Mass

Netizen Mass

PMII Anggap Pemerintah Gagal Kelola APBD

KUNINGAN (MASS) – Belakangan ini pemerintah Kabupaten Kuningan sedang hangat dibicarakan oleh elemen masyarakat karena banyak persoalan yang sedang dihadapi. Dari kalangan pengangguran, pedagang, petani, pemborong, sampai elit politik ikut memberikan tanggapannya di media.

Jika kita lihat isu-isu yang diperbincangkan belakangan ini cukup kompleks, kami PMII Kuningan mencoba menganalisa dan mengkaji kembali apa yang sedang terjadi.

Kita tahu bahwa dalam pembangunan di daerah mengacu pada APBD yang telah diketok palu sebelumnya. Lalu anggaran yang telah disepakati bersama ini dialokasikan kemana dan untuk apa? Kami ikut prihatin yang paling dalam atas gagalnya pembayaran proyek oleh pemerintah yang saat ini terjadi, kami ikut prihatin persoalan pendidikan terkait tenaga pendidik belum dibayarkan.

Kami juga prihatin tentang kasus angka persentase kemiskinan Kabupaten Kuningan yang selama lima tahun beruturut-turut sukses diturunkan, kembali ke angka 12,82% bahkan mencapai 13,10% pada tahun 2021 juga belum bisa diatasi.

Maka betul logika yang sangat masuk akal bagaimana kasus-kasus yang terjadi bisa diatasi apabila Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih kecil dari pada Belanja Daerah yang angkanya cukup besar. Sampai hari ini pun Pemerintah Daerah belum bisa memastikan kapan proyek-proyek yang sudah dilaksanakan akan dibayar seluruhnya, bagaimana kontrak yang telah disepakati antara kedua belah pihak tersebut.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Lalu kemudian ada informasi kemunculan angka 94 miliar yang beredar selama ini diketahui ternyata itu masih ngawang-ngawang atau asumsi belaka,

Ini sebuah kecerobahan pihak eksekutif dan legislatif yang tidak teliti dalam hal tersebut. Seolah-olah antara eksekutif dan legislatif saling menyalahkan satu sama lain, kita tidak tahu pasti kenyataannya apakah ini memang ketidaksengajaan atau manajemen konflik yang memang sengaja di buat untuk kepentingan politik 2024.

Disayangkan Rapat Dengar Pandangan (RDP) yang dilakukan tertutup sehingga kami curiga ada kongkalikong antara eksekutif dan legislatif. Karena setiap isu, persoalan yang muncul ini belum ada solusi dan eksekusi yang jelas.

Kami ingin tahu banggar pada saat itu ngapain aja? Sehingga angka 94 miliar masih belum bisa dipastikan?

Lalu persentase PAD yang tidak sesuai. Terlalu jauh pencapaian hanya 60,50 (an) persen. Tahun lalu 89-98 % yang menyebabkan nunggaknya Pemda pada beberapa proyek.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Kemudian, kami juga mempertanyakan kinerja SKPD-SKPD yang ada di Kabupaten Kuningan. Penyerapan anggaran yang masih terbilang cukup baik ini cuma ada 3 SKPD lalu sisanya bagaimana? Kinerja buruk atau tidak mampu menyerap anggaran untuk kepentingan masyarakat.

Ini juga salah satu faktor kenapa Kuningan mengalami kemiskinan ekstrim. Kami kira ini akan berdampak sangat besar pada perekonomian di Kabupaten Kuningan, kalau suara rakyat tidak bisa disampaikan secara lngsung dalam suatu kebijakan oleh legislatif maka kami PMII Kabupaten Kuningan akan mendatangi semua jajaran Pemerintah Daerah termasuk SKPD-SKPD yang ada di Kabupaten Kuningan untuk ditanyai keterangan dan pertanggung jawaban atas semua yang terjadi.

Bagaimana akan terwujud cita-cita luhur kuningan yang didambakan apabila di dalam jajaran pemerintah saja bermasalah. Maka kegagalan pemerintah dalam mengelola, melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sampai 2023 ini jelas perlu ada perbaikan sistem yang lebih transparan, jujur, dan tagas.

Tulisan ini dibuat atas nama PC PMII Kabupaten Kuningan

Ketua Muhamad Rojab

Advertisement. Scroll to continue reading.

Wakil ketua 1 Fery Giardika

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Advertisement

Berita Terbaru

Advertisement
Advertisement

You May Also Like

Government

KUNINGAN (MASS) – Berpotensi gagal bayar jika ritmenya tidak segera disesuaikan. Pasalnya, per 30Juni 2024 ini atau setengah tahun pemerintahan, target Pendapatan Daerah Kabupaten...

Economics

KUNINGAN (MASS) – PC PMII Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) Kabupaten Kuningan bakal menggelar seminar ekonomi dan pariwisata yang terbuka untuk umum secara...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Puluhan pengusaha Pertokoan Siliwangi nampak mendatangi kantor Pemkab Kuningan pada Selasa (21/4/2024) malam. Para pengusaha itu, ngadu ke pemerintah daerah soal...

Politics

KUNINGAN (MASS) – KPU Kabupaten Kuningan baru saja menetapkan hasil seleksi calon anggota PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) terpilih yang akan bertugas pada Pilkada serentak...

Government

KUNINGAN (MASS) – Meski berganti kepemimpinan yang kini dikepalai Pj Bupati Drs Dr Iip Hidayat M Pd, Kabupaten Kuningan kembali diprediksi mengalami defisit keuangan,...

Government

KUNINGAN (MASS) – Pansus Kuningan Caang 2023 bentukan DPRD Kabupaten Kuningan angkat bicara perihal sentilan Rudi Geram agar Pansus tidak masuk angin, serta berstatement...

Tourism

KUNINGAN (MASS) – Pj Bupati Kuningan Drs Dr Raden Iip Hidayat M Pd mengaku pihaknya sudah membentuk tim, merespon adanya informasi mengenai 8 desa...

Religious

KUNINGAN (MASS) – Pagelaran MTQ Kabupaten Kuningan memang sudah usai beberapa waktu lalu. Namun ternyata, keluhan peserta masih saja ada. Setelah sebelumnya keputusan KTIQ...

Religious

KUNINGAN (MASS) – Pagelaran MTQ ke-49 tingkat Kabupaten Kuningan yang diselenggarakan di Kecamatan Darma baru-baru ini, menorehkan tuan rumah sebagai juara umum. Kecamatan Darma,...

Education

KUNINGAN (MASS) – Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Islam Al-Ihya (Unisa) Kuningan menggelar audiensi kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Kuningan, Selasa...

Netizen Mass

KUNINGAN (MASS) – Ketika seorang Rd. Iip Hidajat mengucapkan sumpah saat dilantik sebagai Pj Bupati Kuningan untuk mengisi kekosongan pasca lengsernya duet Acep-Edo pada...

Government

KUNINGAN (MASS) – Pj Bupati Kuningan Raden Iip Hidajat, diundang DPRD Kabupaten Kuningan di hari pertamanya pasca serah terima jabatan, Selasa (5/12/2023) pagi ini....

Netizen Mass

KUNINGAN (MASS) – Mengutip pernyataan kepala BPKAD Kabupaten Kuningan dalam media online KabarCirebonCom pertanggal 24 Januari 2023 terkait dengan TPP nunggak 3 bulan, ”Setiap...

Government

KUNINGAN (MASS) – Pemasangan spanduk penolakan Penjabat (Pj) Bupati Kuningan Raden Iip Hidajat, ternyata ternyaya dilakukan oleh unsur mahasiswa, tepatnya PMII Komisariat Unisa. “Kejadian...

Netizen Mass

KUNINGAN (MASS) – Selasa tanggal 13 Juni 2023 bertempat di Gedung DPRD, Pansus Tunda Bayar APBD Kuningan tahun 2022 menyerahkan 13 Rekomendasi kepada Bupati...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Sebanyak 612 calon anggota DPRD Kabupaten Kuningan dalam Pemilu 2024 ditetapkan oleh oleh KPU Kabupaten Kuningan sebagai Daftar Calon Tetap (DCT),...

Education

KUNINGAN (MASS) – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) Cabang Kabupaten Kuningan menggelar acara maulid nabi sekaligus ruqyah bagi kader-kader...

Government

KUNINGAN (MASS) – Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) A. Taufik Rohman angkat bicara mengenai potensi Kabupaten Kuningan gagal bayar lagi di...

Government

KUNINGAN (MASS) – Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Kuningan Deki Zaenal Mutaqin menjawab pertanyaan soal gagal bayar pada acara Academic Discussion Club yang diselenggarakan...

Government

KUNINGAN (MASS) – Mutasi dan rotasi jabatan di lingkup Pemkab Kuningan, nampaknya akan digelar pasca seleksi Direktur PAM Tirta Kamuning. “Mutasi, ya bisa saja....

Government

KUNINGAN (MASS) – Sederet persoalan yang menjadi hiruk pikuk di Kuningan menjadi bahan perhatian Pahmi Mubarok, seorang mahasiswa asal Kuningan yang tengah studi di...

Government

KUNINGAN (MASS) – Salah satu rekomendasi khusus Pansus Tunda Bayar APBD TA 2022, adalah meminta Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan untuk segera melunasi hutang yang...

Government

KUNINGAN (MASS) – Pansus Tunda Bayar APBD TA 2023, merekomendasikan poin-poin agar tidak persoalan Gagal Bayar tidak terulang kembali di tahun berikut. Salah satunya,...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Fakta baru soal gagal bayar APBD TA 2022, terungkap pasca digelarnya Rapat Paripurna oleh DPRD Kabupaten Kuningan, Selasa (13/6/2023) kemarin. Pasalnya,...

Government

KUNINGAN (MASS) – DPRD Kabupaten Kuningan, menuding penyebab gagal bayar karena adanya target pendapatan yang tidak terukur secara rasional. Hal itu, disampaikan juru bicara...

Government

KUNINGAN (MASS) – Kabag Barjas Setda Kabupaten Kuningan Tito P Susanto mengatakan bahwa sampai saat ini, belum ada transaksi antara penyelenggara dan PPK dalam...

Politics

KUNINGAN (MASS) – “Makanya, jangan sampai gagal pilih, kalo sampai gagal pilih dan jadi, nanti kedepan jadi gagal makan, gagal minum, gagal panen, lebih...

Law

KUNINGAN (MASS) – Praktisi Hukum Dadan Somantri Indra Santana SH, memberikan pandangannya kala dipinta pendapat soal gagal bayar oleh Pansus Tunda Bayar, Kamis (11/5/2023)...

Advertisement