KUNINGAN (MASS) – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Kabupaten Kuningan melakukan audiensi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan pada Selasa (8/8/2023).
Audiensi yang membahas persoalan kemiskinan di Kuningan ini dihadiri oleh Sekda Kabupaten Kuningan Dian Rachmat Yanuar, Kadinsos Deni Hamdani, Kepala Bappeda Usep Sumirat, dan Koordinator PKH Kabupaten Kuningan Endi Suhendi.
Ketua DPC GMNI Kuningan Hendra Nur’ Rochman mengatakan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Kuningan belum bisa mengatasi persoalan kemiskinan ekstrim.
“Sebetulnya kami menilai dengan adanya program PKH itu masalah kemiskinan bisa terselesaikan. Namun fakta di lapangan kita banyak mendengar keluh kesah dan berbagai permasalahan seperti adanya potongan, buku rekening yang tidak diberikan, ada juga masyarakat yang layak tiba-tiba tidak dilayakkan,” kata Hendra.
Melalui audiensi ini, Hendra beserta anggota GMNI lainnya meminta pihak Pemda untuk menjelaskan langkah konkrit beserta capaian kinerja yang sudah dilakukan untuk mengatasi kemiskinan ekstrim di Kuningan.
“Tadi hanya dijelaskan oh ini langkah kami (Pemda), ini program kami (Pemda). Tapi ketika kita minta sejauh mana capaiannya, kita minta tampilkan tabulasi datanya ternyata mereka juga tidak bisa menjawab itu,” lanjut Hendra.
Selanjutnya, Hendra meminta kepada Pemda agar segera mengevaluasi penyaluran PKH. Kalau tidak segera dievaluasi, Hendra meminta agar Koordinator Kabupaten (Korkab) PKH lebih baik mundur saja.
“Harus ada evaluasi. Kalau memang tidak ada evaluasi (terhadap Korkab) lebih baik mundur aja,” ujarnya.
“Kalau memang akan dievaluasi terlebih dahulu ya silahkan, nanti kita crosscheck lagi saat penyaluran PKH tahap 4 bulan Oktober sampai Desember. Kalau masih banyak problem ya lebih baik Korkab mundur saja,” lanjutnya. (hafidz/mgg)
Jho epenk
9 Agustus 2023 at 16:26
Yg sy tau yg layak dapat bantuan PKH..yg punya anak sekolah trrus balita..tp kenyataanya ..yg tidak punya anak sekolah dan ga punya balita tetap dapat sedangkan sy yg punya anak sekolah dan balita ..cm di data aja ..sdah 4 tahun ga ada kejelasanya..dan sy perhatikan yg itu itu aja yg dapat..pendataan baru cm firmalitas aja alias PHP..di desa sy ..msih sistim dinasti…yg dapat PKH..bahkan yg sdah tingkat ekonomi jya menengah ke atas pun dapat BANSOS..