KUNINGAN (MASS) – Jika betul akan melaksanakan Open Bidding Sekda, kebijakan Pj Bupati Kuningan Dr HR Iip Hidajat dinilai tidak subtansial terhadap kemakmuran rakyat. Sebagai pejabat yang hanya setahun, seharusnya seorang pj memikirkan bagaimana agar masyarakat Kuningan bahagia.
“Jangan lagi-lagi kita mendengar adanya kasus gandir. Banyaknya jalan rusak yang membuat warga patungan untuk memperbaikinya seperti di Sangkanerang Jalaksana. Mendengar jeritan warga yang pasokan air PDAMnya seret, padahal bayarnya mahal. Air gak dipakai saja, bayarnya harus 45 ribu,” ketus Abdul Haris SH, Jumat (27/9/2024).
Isu open bidding pada jabatan tinggi pratama untuk jabatan Sekda dan beberapa jabatan eselon 2 lainnya yang kosong, diakui Haris cukup santer. Jika itu dipaksakan, menurut pemerhati kebijakan daerah sekaligus praktisi hukum tersebut, sangat memprihatinkan.
“Lah sekarang sudah masuk tahapan kampanye pilkada, kok mau open bidding sih? Kalau menurut saya, masalah jabatan sekda dan lainnya, tunggu aja bupati dan wakil bupati yang baru. Biar kedepannya sinergis dalam bekerja. Jangan dipikirin sekarang,” kata Haris.
Ia menegaskan agar wacana dan keinginan tersebut sebaiknya ditangguhkan. Akan lebih bermanfaat apabila keinginannya diarahkan pada kebijakan yang akan memakmurkan masyarakat. Seperti yang telah ia sebutkan, diantaranya penanganan jalan rusak, krisis air yang padahal sudah nambah sumber mata air, atau memikirkan agar truk sampah tidak lagi menyebabkan kematian ibu dan anak.
“Kita percayakan prosesi untuk pengisian gerbong tersebut (sekda dan jabatan lain, red) kepada bupati dan wakil bupati terpilih karena bupati dan wakil bupati terpilih tersebut tentu sudah mempunyai kriteria ideal untuk merekrut Personal yang ideal yang cocok yang akan bisa menjabarkan visi dan misinya,” saran Haris.
Selaku pemerhati kebijakan, dirinya merasa khawatir dengan adanya open biding tersebut akan menimbulkan kegaduhan di Pemerintahan Kabupaten Kuningan. Akan lebih baik apabila Pemerintah Kabupaten Kuningan konsentrasi pilkada yang sudah ada di depan mata.
“Terlebih sekarang juga sedang memasuki pembahasan APBD murni 2025 yang butuh juga konsentrasi pembahasan supaya Kuningan tidak lagi gagal merencanakn yang berdampak kepada gagal bayar,” pungkasnya. (deden)
