Connect with us

Hi, what are you looking for?

Kuningan Mass

Government

Perencanaan Dan Penganggaran Harus Responsif Gender

KUNINGAN (MASS)- Berdasarkan Instruksi Presiden No 9 Tahun 2000 bahwa pengarusutamaan gender merupakan strategi untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

Strategi Pengarusutamaan Gender (PUG), dapat mengidentifikasikan masalah, issue atas kebijakan pemerintah dalam mengambil keputusan, dalam merancang program, dan implementasinya, dengan selalu mempertimbangkan perspektif hak laki-laki, perempuan, lansia, anak, dan disabilitas. 

Demikian dikatakan Bupati Kuningan, H Acep Purnama, SH., MH ketika membuka secara resmi Bimbingan Teknologi PPRG bagi Pengelola Program SKPD dan Desa Tahun Anggaran 2021 pada, senin (24/5/2021) di Aula Bappeda Kuningan. 

Lebih lanjut dikatakan, upaya strategi Pengarusutamaan Gender (pug) untuk melihat apa implikasi dari suatu rancangan pembangunan termasuk kebijakan, legislasi, program dan kegiatan, alokasi budget, implementasi dan monev disemua sektor/ bidang dalam rangka pemenuhan hak laki-laki, perempuan, lansia, anak, dan disabilitas.

“Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender harus terefleksikan dalam proses penyusunan kebijakan perencanaan dan penganggaran untuk menjamin agar perencanaan dan penganggaran yang dibuat oleh seluruh lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, organisasi profesi, masyarakat dan yang lainnya sudah responsif gender,” ungkapnya. 

Perencanaan dan penganggaran responsif gender merupakan instrumen untuk mengatasi adanya kesenjangan akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pembangunan bagi laki-laki dan perempuan yang selama ini masih ada, untuk mewujudkan keadilan dalam penerimaan manfaat pembangunan.

“Oleh karena itu, proses perencanaan dan penganggaran harus responsif gender,” kata Bupati. 

Menurutnya, Ia bersama jajaran Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan akan terus berkomitmen dan berupaya nyata dalam melaksanakan percepatan pengarusutamaan gender melalui upaya pemenuhan hak semua pihak, guna meningkatkan kualitas hidup.

“Yang sejalan dengan Misi ketiga pembangunan Kabupaten Kuningan, yaitu Mewujudkan Manajemen Layanan Pendidikan, Kesehatan yang Merata, Adil, Berkualitas dan berkelanjutan dalam Menciptakan Sumberdaya Manusia Nu Sajati,“ tuturnya. 

Sebelum mengakhiri sambutannya, Bupai menegaskan, pelatihan PPRG di Kabupaten Kuningan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kemampuan dalam menyusun perencanaan dan penganggaran responsif gender.

“Oleh karena itu saya berpesan kepada para peserta bimbingan teknik pprg untuk dapat mengikui kegiatan ini dengan baik, agar kita bisa memberikan karya nyata kepada daerah terutama dalam rangka percepaan pengarusutamaan gender di kabupaen kuningan,” pungkasnya. 

Sementara itu, Kepala DPPKBP3A, Trisman Supriatna MPd melaporkan bahwa,  kegiatan Bimtek ini bertujuan untuk, penyusunan strategi pengintegrasian gender dengan perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, mantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, untuk kesetaraan dan keadilan gender. 

“Dalam upaya mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender tersebut, perlu adanya upaya percepatan implementasi pengarus utamaan gender pada seluruh satuan organisasi perangkat daerah, kecamatan hingga desa di seluruh Kabupaten Kuningan,” ungkapnya. 

Di akhir,  ia berharap, pelaksanaan Gender pada tingkat SKPD di Kabupaten Kuningan dapat terealisasi dalam dokumen perencanaan dan penganggaran resposif gender. 

Advertisement. Scroll to continue reading.

Bimbingan teknis tersebut menghadirkan narasumber dari Ketua Pusat Study Wanita Stikes ‘Aisiyah’, Ririn Dewi Wulandari, SE, MM yang diikuti 40 orang peserta dari Kasi, Kasubid, Pelaksana Penyusub Rencana Kerja dan Anggaran di SKPD serta Pengrangkat Desa se-Kabupaten Kuningan.(agus)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

PAM

Bank Kuningan

PD

PKB

Advertisement
Advertisement
Print
Advertisement

You May Also Like

Anything

KUNINGAN (MASS) – Forum Kajian Pembangun Kuningan (FKPK) melakukan audiensi pada Dinas Kesehatan Kuningan. Audiensi tersebut, mempersoalkan anggaran Rp20 miliar yang tidak terserap dan...

Anything

KUNINGAN (MASS) – Pengamat kebijakan publik yang juga pentolan Perhimpunan Praktisi Hukum Indonesia (PPHI) Nana Mulyana Latif menyoroti pernyataan Bupati sebelumnya yang menyebut turun...

Religious

KUNINGAN (MASS) – 🗓Jum’at, 10 Shafar 1443 H / 17 September 2021 M 🍂🌻 Hikmah Hari Ini🌻🍂 📚‏كثرة الذكر دليل على كثرة الفلاح، فمن...

Government

KUNINGAN – Pagelaran Seni Tradisional se-Kabupaten Kuningan dibuka secara resmi oleh Bupati Kuningan, H Acep Purnama, SH MH yang ditandai dengan penyerahan secara simbolis...

Advertisement