KUNINGAN (MASS) – Gelaran Rapat Paripurna Hari Jadi Kuningan ke-528, jadi magnet tersendiri bagi masyarakat. Apalagi, dalan Rapat Paripurna itu dihadiri langsung oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi alias KDM.
Rapat Paripurna sendiri bukan satu-satunya agenda untuk memperingati Hari Jadi Kuningan. Pemerintah daerah menggelar berbagai kegiatan lainnya seperti Bupati Cup, dan hiburan masyarakat lainnya.
Namun, salah satu muatan acara yang belakangan justru menjadi sorotan dan polemik. Adalah Bupati Kuningan Dr H Dian Rachmat Yanuar yang memaparkan capaian program, dan memasukkan program Penghargaan Masyarakat Pinunjul.
Penyelenggara kegiatan Pangajen Rakyat Pinunjul, Waroeng Rakyat, merasa tak terima diklaim sepihak oleh Bupati. Aktivis Waroeng Rakyat, Agi Rahaden Ranu, bahkan secara terbuka, satir bertanya sumber anggaran program yang diklaim Bupati tersebut.
Menurut Agi, Penghargaan Masyarakat Pinunjul merupakan program dari Waroeng Rakyat dengan nama acara Pangajen Rakyat Pinunjul. Agi juga turut mempertanyakan mengapa nama acara dirubah secara sepihak.
“Sumber anggaran penghargaan masyarakat pinunjul versi Bupati darimana? Plot anggarannya ada di SKPD mana kalau memang itu program Bupati? Kok tiba-tiba acara kami diklaim sepihak dan berubah namanya. Tanpa konfirmasi apapun ke Waroeng Rakyat, bahkan dalam video tayangan capaian program Bupati, foto yang ada logo Waroeng Rakyat pun dicrop,” kata Agi.
Agi mengakui, sebelumnya memang ada komunikasi dengan Pemkab, bahwa pemenang Pangajen Rakyat Pinunjul akan diundang untuk hadir Rapat Paripurna sebagai bentuk penghargaan profesi masyarakat kecil, yang seringkali luput dari perhatian publik.
Namun, lanjut Agi, ia juga tak menduga acara Pangajen Rakyat Pinunjul tiba-tiba berubah menjadi Penghargaan Masyarakat Pinunjul. Bahkan, keluhnya, Waroeng Rakyat sebagai penggagas acara Pangajen Rakyat Pinunjul, justru tidak ikut disebut oleh Bupati.
Agi memandang klaim sepihak seperti ini tidak etis terutama dilakukan oleh pejabat daerah. Bagi dirinya, bentuk penghargaan terhadap penggagas acara merupakan hal yang penting dengan tidak menghilangkan peran dan tidak merubah nama kegiatan.
“Hal seperti itu tidak elok, jangan memberikan contoh yang tidak baik kepada publik. Tidak sulit untuk memberikan apresiasi, cukup sebutkan saja organisasi penggagas dan tidak merubah nama acara,” ucapnya.
“Bupati sejauh ini seringkali mengadakan acara dengan label non-APBD, tapi jangan juga kebablasan, jangan mengklaim sepihak acara orang lain. Bupati hadir hanya sebagai tamu undangan ketika acara puncak kami berlangsung. Acara kami juga tidak disponsori Pemda atau APBD,” imbuhnya lagi.
Menurut Agi, hal ini tidak mungkin karna adanya kelalaian. Setelah bahan tayangan dan pidato jadi, Agi menerka, pasti akan ada final check ke Bupati, juga Sekda.
“Bupati dan sekda kan hapal Waroeng Rakyat, tau siapa-siapa saja. Masa dalam berucap pun tidak ingat siapa penggagas acara Pangajen Rakyat Pinunjul,” ucapnya kesal. (eki)