KUNINGAN (MASS) – Dagelan Politik kembali terjadi di DPRD Kuningan, saya sudah lupa ini kejadian yang keberapa kali dari semenjak pelantikan para wakil rakyat kita saking banyaknya kejadian memalukan. Pasalnya ini berkaitan dengan moral dan marwah DPRD Kuningan sebagai “Wakil Rakyat”.
Cerita ini bermula ketika 4 Fraksi mengadakan pertemuan atau bukber. Ya memang ini bentuk memalukan pertama, karena tidak mengindahkan intruksi dari Presiden. Tapi ini tidak begitu memalukan sebab ternyata obrolan di dalamnya lebih banyak mengelus dada saya. Katanya ini adalah usulan untuk perubahan AKD.
Tapi setelah saya lihat hasil dari AKD ini, menurut saya pertemuan itu bukan “hanya” usulan. Itu merupakan kompromi kongkalikong yang dibuat oleh 4 Fraksi tersebut, kalo melihat wacana yang berkembang ini adalah bentuk perlawanan dari Pansus Gagal Bayar. Pasti ada yang nanya, tapi kan Gerindra ada di dalamnya? Kalo saya gak heran Partai yang dipimpin oleh Deis ini sudah terkenal liak-liuk loncatnya.
Kalo kita bandingkan dengan AKD tahun kemarin, kita bisa melihat betapa kerasnya perlawanan Gerindra dan PAN akibat “tidak diajak” obrolan perubahan AKD. Saya mencoba ingatkan kejadian tahun lalu dimana paket pengisi AKD sudah bocor sebelum dilaksanakan Paripurna, pentolan Gerindra Deki dan Toto lempar mic
dan jungkir balikan meja sampai pecah kacanya. Sehingga narasi yang dikembangkan oleh mereka pada waktu itu adalah tidak fair, dagelan ludruk menghalalkan segala cara karena sudah disetting.
Memalukan bukan? jika melihat AKD sekarang peserta hadir cuma 29 orang, padahal AKD kemarin 100%. Tahun kemaren cuma hasilnya yang tersebar sebelum Paripurna, tapi kalo sekarang pertemuan komprominya yang terang terangan di sebarkan dan di publikasi.
Saya mencoba selalu positif thinking melihat keadaan walaupun sulit, bahwa jika dasar pemikiran koalisi RM Cibentang ini kata Desem adalah mempunyai tujuan dan visi yang sama yaitu dalam rangka mensejahterakan masyarakat Kabupaten Kuningan, lalu apakah partai diluar RM CIbentang tidak memiliki tujuan mensejahterakan masyarakat kabupaten kuningan? Btw Golkar sama PPP gak diajak bos, Katanya Koalisi Kebangsaan?
Walaupun begitu saya acungi jempol kepada Ketua DPRD Kuningan karena melakukan tahapan ini sangat cepat tanggal 10 Usulan, kemudian Rapat Pimpinan (Rapim), Tanggal 11 Rapat Badan Musyawarah (Banmus) dan Hari
Rabu Tanggal 12 Langsung Rapat Paripurna. Wow sangat bagus sekali kinerja DPRD Kuningan tentu saya tidak menaruh curiga sedikitpun tehadap tahapan itu.
Tapi sayang ternyata kecepatan ini hanya berbanding lurus ketika berbicara soal kursi jabatan saja. Kalo menyangkut kepentingan masyarakat luas DPRD bisa apa? Mari kita bicara dari 2005 Kuningan, disebut dan declair Kabupaten Konservasi, tapi mana Perda nya? tambah lagi ini berkaitan dengan penyelesaian Rancangan Peraturan Daerah Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) udah berapa tahun itu?
Kalo ga salah ingat waktu itu Perda RTRW-nya juga harus direvisi. Ayo dong serius! Tak heran masalah pabrik, perizinan usaha, lahan zonasi, Galian, sampai BTNGC selalu jadi masalah yang mainstream.
Saya kira itu unek-unek saya perhari ini, dan titip salam dan selamat saya kepada Deki Zaenal Mutaqin yang dulu lempar mic sekarang jadi Ketua Komisi 1 dan kepada Toto Tohari yang dulu balikan Meja DPRD sekarang jadi Ketua Badan Kehormatan. Ini semua semata mata kritik saya kepada DPRD Kuningan.
Agar kedepan bisa lebih kompak lagi, janganlah membuat gerakan parsial begitu tidak elok dan etik dilihat masyarakat luas.
Penulis : M Dzikri, Mantan Ketua PMII Kuningan 2019
