KUNINGAN (MASS) – Hari ini, Selasa (9/5/2023), ratusan kepala dusun (kadus) dari Kabupaten Kuningan mengikuti Bimtek di Bandung, untuk meningkatkan kapasitas.
Hal itu, dikritisi aktivis mahasiswa yang juga Presiden BEM Unisa, Reza Maulana. Ia mempertanyakan, kenapa Bimtek tidak dilaksanakan di Kuningan saja.
“Mengapa tidak dilaksanakan di Kuningan saja? Perlu dipahami secara luas, bahwa hari ini Kabupaten Kuningan sedang diuji oleh berbagai persoalan, terlebih dengan masyarakat yang masih kelimpungan dalam hal ekonomi,” ujarnya mengawali.
Menurut Reza, keputusan pengurus APDESI menggelar bimtek untuk para kadus, tentu harus diapresiasi. Tapi, lanjutnya, ia mempertanyakan apa urgentnya Bimtek harus digelar di Bandung.
“Kenapa tidak digelar di Kabupaten Kuningan yang tentunya banyak tempat representative sebagai tempat bimtek? Saya menyikapi, ini dimanfaatkan hanya untuk healing,” terangnya.
Jika APDESI dalam ingin membantu perekonomian masyarakat Kuningan, lanjut Reza, tentu dengan menggelar bimtek di daerah sendiri akan meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya di sekitar pelaksanaan bimtek.
Ia menambahkan, keuntungan lainnya adalah biaya administrasi pun dapat ditekan sehingga lebih terjangkau dan ini dapat meningkatkan jumlah kadus yang mengikuti bimtek.
Sehingga, kata Reza, kapasitas dan kapabilitas kadus secara menyeluruh dapat terupgrade, tidak hanya 1 atau 2 kadus dari tiap desa.
“Saya kira, para kepala desa pun mengalami kebingungan dalam memilih kadusnya untuk diberangkatkan mengikuti bimtek, karena dengan biaya yang cukup besar hanya mengakomodir 1 kadus dan kekhawatiran rasa kecemburuan yang timbul dari kadus lain yang tidak bisa mengikuti bimtek,” jelas Reza.
Karenanya, imbuh Reza, dengan pelaksanaan di Kuningan dengan biaya yang ditetapkan itu, bisa 2 bahkan 3 kadus yang mengikuti bimtek atau bahkan seluruhnya.
“Sekali lagi, esensi dari bimtek adalah peningkatan kapasitas dan kapabilitas kadus dalam pelayanan terhadap masyarakat. Maka dalam hal ini tempat pelaksanaan bimtek di Bandung, disayangkan dan bukan upaya pengurus APDESI dalam rangka membantu perekonomian masyarakat Kuningan,” ungkapnya.
Ia mengimajinasikan, dari pelaksanaan bimtek yang rencananya ada 4 tahap dengan peserta bimtek tiap tahap 300 orang dengan biaya per peserta 3.850.000 itu, maka ada 4.6 milyar rupiah yang uangnya tidak dirasakan langsung oleh Kuningan.
Belum lagi, imbuhnya, akomodasi untuk para kadus selama kegiatan bimtek berlangsung, dihamburkan di Bandung.
“Maka harapannya, bimtek selanjutnya bisa dilaksanakan di Kuningan,” tuturnya. (eki)
iman somantri
10 Mei 2023 at 15:15
besar juga ya anggaran nya
Aa Abie
11 Mei 2023 at 08:04
Yup, dan itu berlaku di semua instansi pemerintahan maupun mitra” pemerintah yg kegiatannya dibiayai oleh APBN/APBD.
Bagi mereka kegiatan rapat di hotel sudah dijadikan project mencari laba.
Aa Abie
11 Mei 2023 at 07:59
Yg harus diawasi oleh KPK/Kejaksaan/Polda adalah refund dari hotel yg tidak pernah dikembalikan ke kas daerah. Yg biasa dimainkan dalam pemberkasan adalah, sbb:
– Jumlah waktu pelaksanaan dikurangi dari yg tertera di DPA;
– Harga kesepakatan dengan pihak hotel jauh lebih rendah dari nilai pagu anggaran;
– Jumlah peserta yg lebih sedikit dari yg tertera di DPA.
Silakan pihak terkait dapat melakukan pengawasan secara seksama, jangan terlalu percaya hasil pemeriksaan Inspektorat/BPK.
Mang Bohay
7 Juni 2023 at 10:16
sangat setuju … KNP gak di KUNINGAN?
jawab dong2 apdesi