Connect with us

Hi, what are you looking for?

Kuningan Mass

Government

Meski Gagal Bayar, Pemkab Kuningan Tetap Dapat Predikat WTP dari BPK

KUNINGAN (MASS) – Meskipun ada kejadian “Gagal Bayar” pada APBD TA 2022 kemarin, Pemkab Kuningan ternyata tetap mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Jawa Barat.

“Iya liat di Instagram Kominfo sih Pemkab Kuningan dapat WTP dari BPK, padahal ada gagal bayar di APBD TA 2022, agak mengganjal aja rasanya,” ujar Kholik, mahasiswa Jogja asal Kuningan menanggapi opini WTP, Selasa (9/5/2023) malam.

Bukan pertama kali, WTP ini bahkan didapatkan Kabupaten Kuningan untuk yang ke-9 kali, secara berturut-turut.

Opini WTP, terungkap setelah Bupati Kuningan H Acep Purnama SH MH bersama Ketua DPRD Nuzul Rachdy SE menerima penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2022.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Acep dan Nuzul, menerima LHP tersebut di Kantor BPK Perwakilan Jawa Barat, Bandung, Selasa (9/5/2023). LHP itu, diserahkan langsung oleh Kepala BPK Jabar, Paula Henry Simatupang SE M Si Ak CA CFrA CSFA CPA (Aust) ACPA.

Kabupaten Kuningan, menerima LHP bersamaan dengan Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kota Sukabumi, Kota Bogor, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Garut, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Tasikmalaya.

Perlu diketahui, WTP sendiri merupakan predikat tertinggi yang diberikan auditor eksternal, dalam hal ini BPK, terhadap laporan keuangan pemerintah daerah.

Kepala BPK Paula Henry mengatakan bahwa pemeriksaan laporan keuangan merupakan salah satu jenis pemeriksaan yang dilaksanakan oleh BPK yang diatur secara tegas oleh undang-undang. Pemeriksaaan laporan keuangan daerah dilakukan 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

Advertisement. Scroll to continue reading.

“Opini adalah pernyataan profesional pemeriksa atas kewajaran laporan keuangan yang dikeluarkan oleh BPK, dan juga bukan jaminan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah terbebas dari salah saji, namun bisa dipastikan apabila pemerintah daerah mendapatkan opini WTP maka terbebas dari salah saji yang material,” sebutnya.

Dalam kesempatan tersebut, ikut menemani Bupati, Kepala Inspektorat Drs Deniawan M Si, Kepala BPKAD Dr Asep Taofik Rohman M Si M Pd, serta Sekretaris DPRD H M Nurdijanto SH M Si dan Sekretaris Inspektorat Kabupaten Kuningan H Deden Kurniawan Sopandi AKs SE MSi.

“Alhamdulillah, terima kasih kepada seluruh SKPD dan pihak lainnya, karena raihan WTP yang ke 9 kalinya merupakan hasil kerja bersama, baik dengan pihak legislatif, eksekutif dan seluruh stakeholder dan dukungan masyarakat. Semoga kedepannya tetap lebih baik lagi untuk bisa memajukan Kabupaten Kuningan,” ucap Bupati Acep setelah menerima penghargaan. (eki)

Advertisement. Scroll to continue reading.
1 Comment

1 Comment

  1. Alit

    10 Mei 2023 at 06:47

    Ko bisa ya dpt WTP… Ga masuk akal, kan ada aturan yg tdk sesuai dlm prosedur pencairan/pembayaran. Dg adanya Gagal Bayar diindikasikan ada pelanggaran keuangan….

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Advertisement

Berita Terbaru

Advertisement
Advertisement

You May Also Like

Government

BANDUNG (MASS) – Meski keuangan pemerintah daerah mengalami gagal bayar dan berpotensi terus bertambah sampai ratusan milyar rupiah, ternyata laporan keuangan daerah Kabupaten Kuningan...

Government

KUNINGAN (MASS) – Anggota DPRD Kabupaten Kuningan Yaya, membeberkan PR besar Pemkab Kuningan di hadapan para akademisi, Kamis (12/5/2023) siang. Politisi PKS itu, mengutarakan...

Government

KUNINGAN (MASS) – Pemerintah Kabupaten Kuningan mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2022 dari Badan Pemeriksa...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Belakangan banyak keluhan soal proyek-proyek pemerintah yang belum dibayar. Kabarnya, yang didanai Banprov termasuk yang belum dilunasi. Hal itu dijawab Bupati...

Government

KUNINGAN (MASS) – Pemerintah Kabupaten Kuningan kembali berhasil mendapat penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Raihan WTP ini, diberikan BPK...

Government

KUNINGAN (MASS)- Kabupaten Kuningan kembali meraih Penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ketujuh kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia. Raihan WTP ini merupakan...

Government

KUNINGAN (MASS) –  Pemkab Kuningan untuk kali enam meraih opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Raihan ini merupakan suatu rekor tersendiri karena disabet secara berturut-turut....

Government

KUNINGAN (MASS)- Selain Sosialisasi Peran, Tugas, dan Fungsi BPK dan DPR Dalam Pengelolaan Dana Desa, dalam acara yang digelar di Hotel Grage Sangkan Spa...

Government

KUNINGAN (MASS) – Predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) yang disematkan BPK RI terhadap laporan keuangan Pemkab Kuningan 2017, jadi pembahasan fraksi dewan dalam pandangan...

Government

KUNINGAN (MASS) – Sekretaris DPrPP (Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan) Kuningan, Yudi Nugraha, menilai lumrah terhadap apa yang dilakukan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Ia...

Government

KUNINGAN (Mass)- Bulan puasa memang bulan penuh berkah. Keberkahan bulan penuh ampunan ini dirasakan oleh Bupati Kuningan H Acep Purnama MH yang dalam bulan...

Advertisement