Connect with us

Hi, what are you looking for?

Kuningan Mass

Government

Menyingkap “Dana Kebersamaan” Para Kades (Bagian 2)

KUNINGAN (Mass) – Angka Rp3,5 juta saja sudah besar. Apalagi jika dikalikan dengan jumlah desa yang ada yaitu sebanyak 361 desa. Hasil kotretan yang diakurkan dengan hitungan kalkulator, totalnya mencapai Rp1,26 milyar. Bagi sebagian kalangan, akan keluar kata “Wow” mendengar angka sebesar itu.

Kendati demikian, muncul sebuah versi yang menganggap “setoran” Rp3,5 juta yang kemudian batal dilakukan tersebut bukan masuk kategori pungli. Ini disampaikan langsung oleh Kasi Datun Kejari Kuningan, Redy Zulkarnaen SH kala dijumpai kuninganmass.com Selasa (9/5/2017) siang.

“Angka 3,5 juta itu bukan dari pihak kami, akan tetapi kesepakatan para kades. Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung No 025/2015 pasal 7 poin 4, permohonan legal opinion yang dimohonkan, segala biaya ditanggung pemohon. SOPnya seperti itu,” jelas Redy.

Advertisement. Scroll to continue reading.

MoU kaitan dengan legal opinion sebetulnya bukan barang baru. Nyaris sejumlah instansi pemerintah maupun swasta pun menjalin kerjasama dengan Kejari lewat seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) sebagai leading sector.

Menurut Redy, MoU tersebut bertujuan untuk mendukung Intruksi Presiden RI Joko Widodo No 1/2016 yang diteruskan oleh Jaksa Agung lewat Peraturan Jaksa Agung No 025/2015. Dalam konteks desa, MoU itu bertujuan untuk mendukung percepatan pembangunan di desa-desa agar tidak ada ketimpangan atau kesenjangan sosial antara desa dan kota dengan adanya bantuan pusat berupa DD (Dana Desa) dan ADD (Alokasi Dana Desa) sekitar Rp1 milyar.

“Supaya kades tidak ragu untuk menggunakan anggarannya. Apabila ada yang tidak dimengerti, mereka bisa meminta pendapat hukum dari kita agar tak salah langkah. jadi bukan jadi beking,” terangnya.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Namun di perjalanan, Redy merasa banyak kepentingan oknum yang ingin menggagalkan MoU dengan menghalalkan berbagai cara. Jika memang ada yang merasa tidak perlu ada MoU karena dianggap suatu permasalahan yang tidak baik, maka orang tersebut dinilainya tidak mendukung program presiden dan tidak melaksanakan perintah jaksa agung.

“Siapapun. Mau kajari atau siapa, jika menganggap MoU sebuah permasalahan yang tidak baik sehingga dianggap tidak perlu, maka saya menilai tak mendukung program presiden dan tidak menjalankan perintah jaksa agung,” tegas Redy.

Kaitan dengan anggaran, ia manandaskan belum ada sampai detik ini. Lantaran dianggap tidak kondusif akibat gangguan dari oknum, maka penandatanganan MoU gagal. Sedangkan menyangkut angka, seperti yang dijelaskan sebelumnya, itu merupakan kesepakatan para kades.

Advertisement. Scroll to continue reading.

“Tadi saya sebutkan berdasarkan Perja (Jaksa Agung) No 025/2015 pasal 7 poin 4 dimana biaya permohonan legal opinion ditanggung pemohon. Kemudian pada poin 5 berbunyi ‘tindakan hukum lainnya ditanggung pula oleh pemohon’,” terangnya.

Tindakan hukum di sini, dijelaskan oleh Redy secara gamblang. Apabila di desa terjadi permasalahan hukum semisal digugat oleh kelompok yang mengatasnamakan masyarakat, maka pihaknya selaku JPN (jaksa pengacara negara) dapat mendampingi desa untuk melakukan tindakan litigasi (dalam pengadilan) atau non litigasi (luar pengadilan). Tentu hal itu berdasarkan MoU dan surat kuasa khusus yang diberikan oleh desa. Dan segala biaya ditanggung oleh pemohon.

“Jadi, kalau dibilang pungli, sampai diisukan oleh lingkungan kantor saya sendiri, apabila memang mereka pelakunya, itu sangat biadab saya kira. Karena saya hanya mau bekerja dan mengabdi kepada masyarakat,” tandas Redy.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Dirinya pun merasa heran ketika baru saja menyosialisasikan rencana MoU, tiba-tiba banyak laporan terhadap desa yang bersangkutan dengan hukum. Mulai dari laporan kasus dugaan di Lebakwangi, Kertawangunan, Ancaran dan Cimara. Hingga akhirnya Kades Cimara Kecamatan Cibeureum diperiksa. “Bukan menuduh, hanya heran saja,” ujarnya.

Ternyata, kini Redy sedang berproses alih tugas ke Jambi. SK-nya sudah keluar terhitung 27 April 2017 mutasi ke Jambi, masih sebagai Kasi Datun. Padahal di Kuningan baru menjabat 1 tahun 3 bulan. Ditanya apakah mutasinya gara-gara MoU, Redy memberikan jawaban diplomatis.

“Saya gak tahu, mungkin itu kebijakan pimpinan. Yang jelas saya siap ditempatkan di seluruh wilayah RI karena sudah jadi kontrak saya kepada negara,” tegas pria yang kala itu tidak mengenakan seragam Korp Adhyaksa.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Lantas bagaimana dengan nasib para kades yang MoUnya urung ditandatangani? Redy hanya mengeluarkan pesan. Dia meminta agar para kades belajar hukum lebih dalam, pelajari KUHAP dan juga baca UU (undang-undang). Menurutnya, ini pun berlaku bagi seluruh masyarakat Kuningan, bukan hanya para kades.

“Saya kepengen masyarakat mengerti hukum agar tidak dijadikan bulan-bulanan oleh oknum-oknum penegak hukum yang mencari kesempatan bertindak di luar kewenangannya. Jangan takut ke penegak hukum kalau merasa tidak salah,” pesannya.

Menurut dia, masyarakat diberikan hak untuk melakukan pembelaan dan perlawanan. Medianya sudah ada sehingga harus dijalankan. Dikatakan, negara sudah menjaminnya yaitu equality before the law. “Setiap orang punya kedudukan yang sama di depan hukum,” pungkas Redy. (deden)

Advertisement. Scroll to continue reading.
Advertisement
Advertisement
Advertisement

You May Also Like

Village

KUNINGAN (MASS) – Kepala Desa Cipasung Kecamatan Darma, Deni Hamdani, “memamerkan” laporan APBDes yang sempat copot, sudah dipasang kembali. Ia menunjukkan hal itu pada...

Village

KUNINGAN (MASS) – Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Kabar duka datang dari Desa Mekarsari Kecamatan Cipicung. Kepala Desanya, Ato Wanto meninggal dunia, Rabu (6/3/2024)...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Baleg DPR dan Pemerintah akhirnya mengabulkan pembahasan revisi UU No 6/2024 tentang Desa setelah terus didesak aksi demonstrasi dari organisasi kuwu...

Government

KUNINGAN (MASS) – Forum Kyai dan Akademisi Kabupaten Kuningan Peduli Bangsa, berencan menyurati Presiden serta oejabat terkait lainnya pasca membaca Petisi Linggarjati, Selasa (6/2/2024)...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Pada 21 April 2023 lalu, Ganjar Pranowo resmi dideklarasikan sebagai Calon Presiden oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Hj Megawati Sokearnoputri. Bukan...

Government

KUNINGAN (MASS) – Komandan Kodim 0615/KNG Letkol Inf Bambang Kurniawan menyambangi para Kepala Desa se-Kecamatan Hantara, Kabupaten Kuningan, bertempat di Balai Desa Pakapasan Girang,...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Meski Kabupaten Kuningan dikenal sebagai basis PDIP, namun hasil survey Jamparing Research menunjukkan Capres-Cawapres yang diusung PDIP, perolehan suaranya kecil. Dari...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Kepala Desa Mekarjaya Kecamatan Ciwigebang Kuswara angkat bicara soal Abah Udin, salah satu warganya yang tinggal di area makam selama setahun...

Law

KUNINGAN (MASS) – Kasus korupsi UPK Amanah Luragung memasuki babak baru. Tim Penyidik Kejaksaan Negri (Kejari) Kuningan, resmi menyerahkan tersangkanya ke Tim Jaksa Penuntut...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Kabar duka datang dari Partai Demokrat Kuningan. Pasalnya, salah satu kadernya yang sempat terdaftar sebagai Bacaleg Dapil 5, H Mamat Supriatna,...

Village

KUNINGAN (MASS) – Sebanyak 94 kepala desa terpilih pada Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2023 dilantik oleh Bupati Kuningan Acep Purnama di Kantor Pemerintah...

Village

KUNINGAN (MASS) – Bupati Kuningan Acep Purnama akan melantik sebanyak 94 Kepala Desa yang memenangkan Pilkades Serentak 2023 yang dilaksanakan pada 6 Agustus 2023...

Government

KUNINGAN (MASS) – Para kuwu (kepala desa) yang sudah tidak aktif (purnabakti) se-Kabupaten Kuningan, memilih tak surut dan tetap eksis. Bahkan, pada hari ini,...

Village

KUNINGAN (MASS) – Pada Pilkades Karangbaru Kecamatan Ciwaru, menyuguhkan persaingan dua calon. Keduanya, merupakan calon dari tokoh warga, wiraswasta. Adalah Jasman, yang mendapat nomor...

Village

KUNINGAN (MASS) – Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak di Desa Sangkanerang, Kecamatan Jalaksana diikuti oleh tiga orang Calon Kepala Desa. Ketiga calon tersebut adalah...

Village

KUNINGAN (MASS) – Sebanyak 7 Magister (S2), ikut berkontestasi dalam Pilkades serentak se-Kabupaten Kuningan pada tahun 2023 ini. Jumlah itu, tersebar di 94 desa...

Village

KUNINGAN (MASS) – Sebanyak 258 orang, ditetapkan sebagai Calon Kades (Cakades) pada perhelatan Pilkades serentak 2023 di Kabupaten Kuningan. Hal itu, disampaikan Dinas Pemberdayaan...

Village

KUNINGAN (MASS) – Kabupaten Kuningan kembali berduka ditinggal salah satu kepala desanya. Adalah Dedi Sudirman, Kuwu Kalapagunung Kecamatan Kramatmulya. Almarhum Kades Dedi, meninggal dunia...

Village

KUNINGAN (MASS) – Kabupaten Kuningan, terutama pemerintahan desa, diterpa kabar duka berturut-turut. Setidaknya dalam 2 hari ini, ada 3 kades yang meninggal dunia. Adalah...

Village

KUNINGAN (MASS) – Kabar duka kembali datang dari pucuk pemerintahan desa di Kabupaten Kuningan. Teranyar, dari Kades Gereba Kecamatan Kramatmulya. Desa yang kini tengah...

Village

KUNINGAN (MASS) – Kabar duka kembali datang dari pemerintahan desa yang ada di Kabupaten Kuningan. Kepala Desa Cirukem Kecamatan Garawangi, Udin, meninggal dunia, Minggu...

Village

KUNINGAN (MASS) – Kabar duka datang dari Desa Cantilan Kecamatan Selajambe. Pasalnya, sang Kades, Diding Amin Suryadi meninggal dunia, Minggu (2/7/2023) malam tadi. Almarhum,...

Village

KUNINGAN (MASS) – Meski pendaftaran Pilkades masih sepekan kedepan, di beberapa desa ternyata sudah cukup banyak calon yang mendaftar. Salah satunya, Desa Subang Kecamatan...

Netizen Mass

KUNINGAN (MASS) – Istilah cawe-cawe menjadi viral setelah orang nomor satu di Indonesia Bapak Presiden Jokowi mengeluarkan statemen akan ikut cawe-cawe pada pemilu 2024...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Kabar duka datang dari Desa Pakasapan Girang Kecamatan Hantara. Pasalnya, sang Kepala Desa, Eyo Yohana, meninggal dunia pas di Hari Lebaran,...

Religious

KUNINGAN (MASS) – Pemandangan yang indah dari ketinggian, konsep ala jepang serta hidangan yang lezat di Arunika Eatery – Palutungan, jadi saksi bagaimana para...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Suasana tegang terjadi di Desa Karangbaru Kecamatan Ciwaru, Selasa (21/3/2023) malam ini. Pasalnya, warga desa melakukan aksi menyegel balai desa dan...

Government

KUNINGAN (MASS) – Polemik yang terjadi di Desa Karangbaru Kecamatan Ciwaru berujung pada penyerahan surat pengunduran diri kepala desa. Terlepas dari salah dan benar,...

Advertisement