KUNINGAN (MASS) – Agung Adiatna, pengamat sosial, mengungkapkan pandangannya tentang program Makanan Bergizi (MBG) yang menjadi salah satu program strategis pemerintah, kala diwawancara dengan kuninganmass.com pada Sabtu (7/3/2026). Menurutnya, meskipun MBG bertujuan baik, ada banyak tantangan dan sentimen negatif yang perlu diperhatikan.
Agung menjelaskan sebenarnya program MBG bukanlah hal baru, karena China telah melaksanakan program serupa sejak tahun 2011 dengan anggaran besar mencapai 367 triliun rupiah selama periode 10 tahun. “Di Indonesia, anggaran MBG hanya Rp 335 triliun untuk satu tahun, yaitu 2026,” ujarnya, sarkastik.
Anggaran yang berbeda ini menunjukkan adanya ketimpangan, terutama mengingat China adalah negara maju sementara Indonesia masih dalam tahap berkembang. Ia menggarisbawahi MBG di China fokus pada siswa yang kekurangan gizi akibat kondisi ekonomi keluarga.
“Program ini ditujukan untuk membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu, baik di pedesaan, migran, maupun yang kurang sejahtera,” tandasnya.
Di sisi lain, Indonesia menerapkan MBG untuk semua siswa tanpa menimbang latar belakang ekonomi penerima manfaat. “Jika MBG diberikan kepada siswa dari golongan atas atau swasta, kemungkinan besar mereka akan menolak. Mereka sudah memiliki gizi yang cukup dan membawa bekal dari rumah,” tuturnya.
Hal ini berpotensi membuat program tersebut menjadi mubazir, sementara siswa dari keluarga menengah ke bawah justru bersyukur karena sangat membutuhkan tambahan makanan.
Agung juga menyoroti dampak ekonomi sosial dari MBG terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di sekitar sekolah. “Dengan makanan bergizi gratis dari MBG, omset kantin dan pedagang kecil di sekitar sekolah bisa turun drastis. Bahkan, mereka sulit mendapatkan pelanggan,” jelasnya.
Ia juga menekankan MBG merupakan program konsumtif, bukan produktif. Ia juga memperingatkan jika program MBG bertahan hingga 2029 tanpa adanya audit ulang, Indonesia akan berpotensi mengalami krisis ekonomi yang lebih parah, terutama dalam situasi global yang tidak menentu saat ini.
“Jika kas negara habis, pilihannya hanya ada tiga: memotong anggaran lainnya, menambah utang, atau menaikkan pajak. Jika tidak salah satunya diambil, kita bisa menghadapi krisis moneter yang lebih parah dari tahun 1998,” pungkasnya. (raqib)
