Connect with us

Hi, what are you looking for?

Kuningan Mass

Education

Mahasiswa Diintimidasi Dosen Setelah Kritik Dinkes, IMM Bersuara

KUNINGAN (MASS) – Setelah BEM Unisa melalui menkesnya Ilyani melancarkan kritik keras soal stunting pada Dinkes Kuningan, muncul babak baru.

Pasalnya, selain adu data di media massa, muncul isu soal pemanggilan mahasiswa oleh dosen yang juga bekerja sebagai pegawai pemerintahan di Dinkes.

Karena hal itulah, belakangan dukungan mulai mengalir untuk Ilyani dan BEM Unisa. Setelah sebelumnya PMII Rayon FIK Komisariat Unisa, kini giliran IMM Komisariat STKIP yang bersuara.

Melalui sekertaris Umumnya, yang juga tercatat sebagai Ketua Bidang Sosial dan Kebijakan Publik Hima Dikbastrada, Handika Rahmat Utama menyebut sikap anti kritik bertolak belakang dengan tujuan pendidikan.

“Berpendapat dan menyampaikan pendapat itu sendiri merupakan hak yang diperoleh setiap warga Negara,” ujarnya.

Hal ini dilindungi oleh Negara lewat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang tertuang pada pasal 28 E ayat 3.


Menurutnya selama bersifat konstruktif dan disampaikan dengan cara yang tidak menyimpang dari norma-norma yang berlaku, maka mengkritik menjadi hal yang sah-sah saja.

“Terlebih jika disampaikan dengan landasan fakta dan data yang valid dan bisa dipertanggung jawabkan,” ujarnya Senin (13/7/2021) sore.

Terkait dugaan hal yang bereda beberapa waktu belakangan ini, Handika mengaku sangat menyayangkan sikap anti kritik.

Apalagi, jika memang berujung intimadasi, seperti yang belakangan beredar, itu dilakukan salah satu dosen terhadap mahasiswanya.

Tentu merupakan hal yang memprihatinkan jika buah fikir dan analisa mahasiswa yang diperuntukan sebagai alarm dan pengingat kebaikan, dibalas dengan ancaman-ancaman yang tidak seharusnya.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Terlebih intimidasi ini dilakukan oleh oknum dosen yang berperan sebagai pendidik. Karena sifat anti kritik amat tidak relevan dengan tujuan pendidikan.

“Yang salah satunya adalah menciptakan atau membangun daya kritis manusia,” ujarnya tegas.

Menurutnya, membungkam kritikan dengan ancaman, sama artinya mengkebiri nalar kritis manusia dan membunuh karakter anak bangsa yang jelas dilindungi undang-undang dasar.

Selain melanggar konstitusional, apa yang dilakukan salah satu oknum dosen ini melanggar kode etik dosen yang telah menyalahgunakan jabatan akademiknya sebagai dosen dengan semena-mena memberikan sanksi untuk kasus yang tidak korelatif dengan kegiatan akademik kepada mahasiswanya.

Dugaan ini, bukan hal yang sepele karena akan berdampak pada mentalitas generasi selanjutnya.

Dirinya mengatakan, sudah sepatutnya semua khawatir, jika mahasiswa yang pada statusnya melekat tanggung jawab moral mengontrol sosial, menjaga nilai-nilai dan menjadi agen perubahan justru apatis terhadap hal-hal yang tengah krisis.

“Juga harus bertanya-tanya, jika mahasiswa sebagai insan akademis kehilangan nalar kritis, tentu ini satu kemunduran,” sentilnya. (Eki)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Bank Kuningan

PAM

PD

PKB

PAN

Advertisement
Advertisement
Advertisement

BNNK

Bappenda

Uniku

You May Also Like

Government

KUNINGAN (MASS) – Terjadinya penurunan level PPKM dari level 4 menjadi PPKM Level 3 yang diterapkan di Kuningan, tidak membuat kegiatan operasi yustisi yang...

Government

KUNINGAN (MASS) – Ibu Sarwi (73) salah seorang warga Kelurahan Winduhaji Kecamatan Kuningan begitu sumringah ketika melihat rombongan Polres Kuningan mendatangi rumahnya. Kedatangan mereka...

Government

KUNINGAN (MASS) – Staf téritorial Kodim 0615/Kuningan meninjau lokasi jalan yang rencananya akan diperbaiki lewat program Bhakti Siliwangi Satata Sariksa (BSMSS). Jalan yang akan...

Government

KUNINGAN (MASS) – Selama masa pemberlakuan PPKM Darurat, Polres Kuningan terus bergerak membantu masyarakat dengan menggelar bakti sosial (baksos) di seluruh wilayah Kabupaten Kuningan....

Advertisement